beritax.id – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti memaparkan tiga prioritas utama Kementerian Perdagangan untuk tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan. Fokus pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri, kedua perluasan ekspor, dan ketiga pemberdayaan UMKM lewat program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi).
Kemendag mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp886,63 miliar guna menjalankan prioritas tersebut. Rencana itu akan digunakan dalam tiga program utama: perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan dukungan manajemen.
Menurut Roro, pengamanan pasar domestik dilakukan melalui penguatan perdagangan antarwilayah, peningkatan kualitas produk lokal, dan pemberdayaan konsumen. Sedangkan penguatan ekspor dikejar melalui promosi luar negeri, penyelesaian perjanjian perdagangan internasional, dan pelibatan UMKM dalam rantai pasok ekspor global.
Partai X: Jangan Fokus Ekspor Kalau Perut Rakyat Masih Lapar
Menanggapi agenda tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra mengingatkan pemerintah bahwa ekspor bukan satu-satunya indikator kemajuan ekonomi. “Kalau pemerintah sibuk mengejar pasar global, tapi pasar rakyat sepi, lalu buat siapa ekonomi dibangun?” tegasnya.
Menurut Prayogi, pernyataan Wamendag yang menyebut perlunya perluasan akses pasar dan promosi ekspor justru mengabaikan fakta bahwa daya beli rakyat saat ini anjlok. “Yang dibuka pasar luar negeri, tapi di rumah, rakyat makin sulit belanja sayur dan beli beras. Ini ironi,” tambahnya.
Negara Wajib Melindungi dan Melayani, Bukan Sekadar Mengatur Angka Ekspor
Partai X menegaskan kembali prinsip dasarnya bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani kebutuhan dasar, dan mengatur secara adil. Jika prioritas hanya diarahkan untuk mendongkrak nilai ekspor demi statistik, maka itu adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.
“Pemerintah terlalu sibuk hitung grafik ekspor, tapi lupa harga minyak goreng dan gas melon makin tak terjangkau,” ucap Prayogi.
Partai X dalam prinsip dasarnya menekankan bahwa sistem ekonomi tidak boleh tunduk pada tekanan pasar bebas global.
Ekonomi kerakyatan harus menjadi fondasi pembangunan. Rakyat bukan sekadar konsumen kebijakan, tapi subjek utama dalam pengelolaan negara.
Oleh karena itu, ekspor harus tumbuh dari bawah, dengan memberdayakan produsen kecil dan koperasi rakyat. Bukan hanya korporasi besar yang mendapat insentif ekspor dan fasilitas logistik.
Solusi Partai X: Ekspor Harus Berdiri di Atas Kesejahteraan Domestik
Partai X mengajukan pendekatan baru dalam strategi ekspor, yakni menjadikannya sebagai kelanjutan dari keberdayaan ekonomi domestik, bukan sebagai prioritas utama yang mengorbankan kebutuhan dalam negeri.
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X mengajarkan pentingnya menyeimbangkan antara strategi global dengan perlindungan domestik. Dalam hal ini, rakyat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan ekonomi. Solusi konkret seperti pembentukan Koperasi Ekspor Daerah, pemotongan ongkos logistik UMKM, serta proteksi produk lokal dari barang impor harus menjadi prioritas.
“Jangan jadikan rakyat alat dagang negara. Jadikan mereka mitra, agar ekspor jadi berkat, bukan kutukan,” pungkas Prayogi.
