beritax.id — Buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 1 mengajak masyarakat melihat negara melalui pendekatan sistem dan teknologi. Salah satu gagasan penting yang dibahas adalah pergeseran jalur kedaulatan dalam hubungan antara rakyat, lembaga negara, dan mekanisme pengelolaan kekuasaan. Buku tersebut membedakan secara tegas antara rakyat sebagai pemilik negara dan pihak yang menjalankan pengendalian terhadap sistem negara. Perbedaan tersebut menjadi penting karena kepemilikan secara formal belum tentu selalu identik dengan kemampuan mengendalikan sistem. Pembahasan ini diarahkan untuk memahami bagaimana kedaulatan rakyat dapat tetap menjadi dasar negara sekaligus menghadapi persoalan kendali dalam praktik.
Rakyat sebagai Pemilik Negara
Dalam kerangka yang ditawarkan buku, rakyat ditempatkan sebagai root owner atau pemilik tertinggi sistem negara. Istilah tersebut diambil dari dunia teknologi untuk menjelaskan posisi pemilik terhadap keseluruhan sistem yang dimilikinya. Pemilik mempunyai hak sah atas sistem, sementara berbagai komponen lain bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan. Negara juga dipahami sebagai sistem besar yang terdiri atas berbagai lembaga dan perangkat penyelenggara. Karena itu, pergeseran jalur kedaulatan perlu dibaca dengan terlebih dahulu memahami siapa yang menjadi sumber kepemilikan dan legitimasi negara.
Konsep root owner tidak berarti rakyat harus menjalankan seluruh fungsi negara secara langsung. Negara memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, dan persoalan yang membutuhkan pengelolaan melalui berbagai institusi. Karena itu, kewenangan operasional perlu dijalankan oleh lembaga yang memperoleh mandat dari pemilik kedaulatan. Pemerintah dalam analogi buku ditempatkan sebagai komponen operasional yang menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Rakyat tetap menjadi sumber legitimasi, meskipun pelaksanaan fungsi negara dilakukan melalui struktur yang lebih kompleks.
Pemilik Tidak Selalu Menjadi Pengendali
Buku tersebut kemudian mengajukan perbedaan mendasar antara root owner dan root access. Root owner menjelaskan siapa yang memiliki sistem secara sah, sedangkan root access menjelaskan siapa yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan konfigurasi penting dalam sistem. Dalam dunia teknologi, seseorang dapat menjadi pemilik perangkat tanpa mempunyai akses administrator utama. Kondisi tersebut menyebabkan kepemilikan tetap berada pada seseorang, sementara kemampuan mengubah konfigurasi utama berada pada pihak lain. Perbedaan inilah yang menjadi dasar penting dalam membaca pergeseran jalur kedaulatan dari sudut pandang kepemilikan dan kendali.
Penerapan analogi tersebut terhadap negara menghasilkan pertanyaan mengenai hubungan antara kedaulatan formal dan kendali substantif. Rakyat tetap menjadi pemilik sah berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara. Namun kemampuan memengaruhi berbagai proses strategis dapat melalui sejumlah lapisan kelembagaan dan mekanisme akses. Situasi tersebut tidak secara otomatis menghapus kepemilikan rakyat, tetapi dapat menciptakan jarak antara pemilik dan pengendali sistem. Karena itu, pergeseran jalur kedaulatan dalam buku dipahami sebagai persoalan hubungan antara ownership dan control.
Perubahan Jalur Legitimasi Negara
Buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 1 juga membahas perubahan arsitektur ketatanegaraan setelah perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam desain awal yang dijelaskan buku, jalur legitimasi digambarkan melalui hubungan rakyat, MPR, kemudian presiden. MPR dipahami sebagai pelaksana mandat kedaulatan rakyat, sedangkan presiden memperoleh mandat melalui struktur tersebut. Setelah perubahan konstitusional, presiden memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan tersebut menjadi bagian penting dari pergeseran jalur kedaulatan karena konfigurasi hubungan antarlembaga mengalami perubahan.
Perubahan tersebut juga mengubah posisi MPR dalam arsitektur ketatanegaraan. MPR tidak lagi ditempatkan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan kedudukan seperti dalam desain sebelumnya. Presiden juga tidak lagi berkedudukan sebagai mandataris MPR sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan buku. Hubungan antara presiden dan MPR kemudian memiliki konfigurasi kelembagaan yang berbeda. Buku memandang perubahan itu sebagai perubahan arsitektur sistem, bukan sekadar perubahan teknis dalam mekanisme pemilihan.
Gerbang Pencalonan dan Kendali Pilihan
Pemilihan langsung memberikan rakyat hak untuk menentukan pilihan dalam tahap pemungutan suara. Namun buku membedakan tahap pemilihan dengan tahap pencalonan yang berlangsung sebelumnya. Pencalonan menjadi tahap penting karena menentukan siapa saja yang dapat masuk ke dalam ruang pilihan masyarakat. Mekanisme tersebut membuat pembahasan kedaulatan tidak berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang dipilih oleh rakyat. Pergeseran jalur kedaulatan juga perlu dilihat dari pertanyaan mengenai siapa yang mempunyai pengaruh dalam menentukan pilihan yang tersedia bagi rakyat.
Buku menggambarkan kondisi tersebut melalui analogi sebuah sistem dengan lapisan autentikasi. Pengguna dapat mempunyai hak menggunakan sistem, tetapi tetap harus melewati lapisan tertentu sebelum memperoleh akses terhadap fungsi tertentu. Dalam konteks negara, proses pencalonan menjadi salah satu lapisan yang menentukan siapa yang dapat memasuki kompetisi elektoral. Karena itu, hak memilih dan hak menentukan siapa yang dapat dipilih merupakan dua persoalan yang berbeda. Pemahaman tersebut membantu masyarakat melihat bahwa proses pembentukan pilihan sama pentingnya dengan proses menentukan pilihan.
MPR sebagai Root Administrator
Buku juga menjelaskan konsep root administrator sebagai pihak yang menerima mandat untuk menjaga integritas sistem atas nama pemilik. Dalam kerangka ketatanegaraan yang dibahas, fungsi tersebut secara konseptual dikaitkan dengan MPR sebagai mandataris kedaulatan rakyat. MPR bukan pemilik negara karena sumber kedaulatan tetap berada pada rakyat. Administrator memperoleh kewenangan karena adanya mandat dari pemilik dan tidak boleh mengubah dirinya menjadi pemilik. Kerangka ini menjadi penting ketika membahas pergeseran jalur kedaulatan karena administrator harus tetap menjaga hubungan antara pemilik dan keseluruhan sistem negara.
Fungsi administrator dalam analogi buku bukan menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan sehari-hari. Fungsi utamanya adalah menjaga integritas sistem agar seluruh perangkat negara bekerja dalam koridor mandat yang diberikan. Konsep tersebut juga menegaskan bahwa MPR tidak diposisikan sebagai pusat kedaulatan. Rakyat tetap menjadi root owner, sementara lembaga negara menjalankan fungsi berdasarkan kewenangan masing-masing. Jika batas antara pemilik, administrator, dan operator menjadi kabur, hubungan antara kedaulatan dan penyelenggaraan negara dapat mengalami persoalan.
Memulihkan Kendali Substantif Rakyat
Berdasarkan pembahasan tersebut, solusi pertama yang dapat didorong adalah memperkuat pemahaman masyarakat mengenai struktur negara. Kesadaran sebagai pemilik negara perlu disertai pemahaman terhadap mekanisme kelembagaan yang menjalankan mandat rakyat. Masyarakat perlu memahami bagaimana kewenangan diberikan, bagaimana pilihan dibentuk, dan bagaimana lembaga menjalankan fungsi masing-masing. Pemahaman tersebut membuat kepemilikan rakyat tidak berhenti sebagai konsep formal dalam kehidupan bernegara. Penguatan literasi ketatanegaraan menjadi langkah penting untuk memperkecil jarak antara kepemilikan dan kendali.
Solusi berikutnya adalah memperkuat transparansi terhadap berbagai proses yang menentukan akses menuju jabatan dan kewenangan negara. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai bagaimana keputusan strategis dibentuk dan siapa yang mempunyai kewenangan pada setiap tahap. Mekanisme pengawasan juga perlu berjalan secara terbuka agar setiap lembaga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangannya. Dengan demikian, akses terhadap sistem tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga dapat dipahami dan diawasi oleh pemilik kedaulatan. Langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjawab persoalan pergeseran jalur kedaulatan melalui penguatan kendali substantif rakyat.
Menjaga Negara Tetap Berpusat pada Rakyat
Pembahasan buku pada akhirnya mengingatkan bahwa kepemilikan dan pengendalian merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Rakyat dapat tetap menjadi pemilik sah negara, tetapi kepemilikan tersebut perlu didukung kemampuan memahami dan mengawasi sistem yang bekerja atas namanya. Negara membutuhkan lembaga pengelola, tetapi lembaga tersebut harus tetap berada dalam batas mandat yang diberikan. Karena itu, pergeseran jalur kedaulatan perlu dipahami sebagai dorongan untuk memeriksa kembali hubungan antara sumber kedaulatan, pemegang mandat, dan pelaksana fungsi negara. Kesadaran tersebut penting agar kedaulatan rakyat tidak hanya hadir sebagai prinsip formal, tetapi juga tercermin dalam cara sistem negara bekerja.
Dengan memahami perbedaan antara pemilik dan pengendali, masyarakat dapat melihat persoalan ketatanegaraan secara lebih sistematis. Pemilik negara tidak harus mengelola setiap fungsi secara langsung untuk tetap memiliki kedaulatan. Namun pemilik perlu mempunyai pengetahuan, akses informasi, dan mekanisme pengawasan terhadap sistem yang dijalankan atas namanya. Hubungan antara rakyat dan lembaga negara juga harus terus dijaga agar mandat tidak berubah menjadi klaim kepemilikan. Pada akhirnya, pergeseran jalur kedaulatan menjadi pengingat bahwa ukuran kedaulatan tidak cukup dilihat dari keberadaan hak formal, tetapi juga dari kemampuan pemilik sah memahami dan mengawal sistem negaranya.
