beritax.id – Badan Gizi Nasional (BGN) merespons temuan Ombudsman RI terkait dugaan penyelewengan bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan itu mencuat setelah Ombudsman menemukan beras kualitas medium dipasok sebagai premium dalam kontrak resmi penyediaan bahan baku. Perbedaan kualitas tersebut lolos dari pengecekan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga masyarakat tetap menerima bahan pangan yang tidak sesuai standar. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut persoalan ini masuk ranah pemeriksaan resmi dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, bagi masyarakat, kasus ini menjadi tamparan keras terhadap janji program MBG yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi rakyat.
Partai X: Rakyat Jadi Korban Lagi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan negara kembali gagal melindungi rakyat. Menurutnya, tugas negara itu tiga, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kasus MBG menunjukkan rakyat justru menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dan permainan dalam pengadaan,” tegas Prayogi. Ia mengingatkan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, sedangkan pejabat hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Jika penyimpangan bahan baku dibiarkan, maka program yang seharusnya menyehatkan justru menjadi sarana memperkaya segelintir pihak.
Prinsip Partai X
Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan.
Negara ada untuk rakyat, bukan untuk pejabat atau kelompok bisnis yang bermain di balik program pemerintah. Kesejahteraan dimaknai sebagai kondisi di mana sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan rakyat terpenuhi secara layak. Penyelewengan bahan baku MBG jelas bertentangan dengan cita-cita ini dan mengkhianati mandat konstitusi serta esensi Pancasila.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan langkah solutif agar rakyat tidak terus menjadi korban dari program pangan maupun gizi. Pertama, reformasi hukum berbasis kepakaran untuk mengurangi ruang korupsi dalam pengadaan bahan baku program sosial. Kedua, transformasi birokrasi digital guna memastikan pengadaan, distribusi, dan pengawasan bahan pangan dapat dipantau secara transparan dan real time. Ketiga, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan sekadar retorika, agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat. Keempat, pendidikan moral dan berbasis Pancasila agar generasi mendatang melek ideologi dan berani melawan penyimpangan. Kelima, pengawasan rakyat melalui partisipasi publik, sehingga rakyat tidak hanya sebagai penerima program, tetapi juga pengawas utama.
Penutup
Penyelewengan bahan baku MBG menunjukkan betapa rapuhnya tata kelola program rakyat ketika pengawasan lemah. Rakyat berhak atas pangan bergizi sesuai kontrak, bukan beras murahan yang lolos dari celah sistem. Partai X menegaskan, tanpa keberanian melakukan perubahan mendasar, rakyat akan terus menjadi korban dalam program-program negara. Sudah saatnya kebijakan publik dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat. Karena hanya dengan itu, tujuan utama negara untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dapat benar-benar terwujud.
