beritax.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa target penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 82,9 juta orang tidak akan tercapai pada akhir 2025. Pemerintah kini menunda pencapaian target tersebut hingga Maret 2026, mundur tiga bulan dari rencana semula.
“Diperkirakan Maret 2026 kita bisa capai 82,9 juta penerima. Semua dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun,” ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan, Selasa (21/10).
Anggaran Jauh dari Kebutuhan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa realisasi target penerima MBG membutuhkan dana antara Rp351 triliun hingga Rp400 triliun. Namun, anggaran tahun 2025 hanya sebesar Rp71 triliun, jauh dari kebutuhan ideal. “Saat ini baru menjangkau 36 juta penerima. Target akhir tahun 60 sampai 70 juta orang,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo telah menyiapkan tambahan anggaran Rp100 triliun, namun tetap di bawah estimasi kebutuhan total program.
Partai X: Negara Harus Melayani, Bukan Menunda
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Rakyat lapar tidak bisa menunggu proyeksi anggaran. Ketika negara menunda, itu sama dengan menelantarkan rakyat,” tegas Prayogi.
Ia menilai pemerintah kurang memperhitungkan kemampuan fiskal dan kapasitas pelaksana sebelum membuat janji besar yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.
Prinsip Partai X: Kedaulatan Rakyat, Efisiensi Negara
Partai X menilai penundaan target MBG menunjukkan lemahnya perencanaan kebijakan berbasis data rakyat, bukan data birokrasi. Dalam prinsip Partai X, negara harus menempatkan rakyat sebagai pemilik kebijakan, sementara pemerintah hanya pelaksana yang wajib tunduk pada kepentingan publik.
“Pemerintah seharusnya tidak sekadar mengumumkan target, tapi memastikan mekanisme dan sumber daya tepat guna dan tepat sasaran,” kata Prayogi.
Solusi Partai X: Dari Wacana ke Aksi Nyata
Partai X menawarkan beberapa langkah konkret agar program MBG tidak sekadar retorika:
- Audit menyeluruh sistem data penerima manfaat, melibatkan lembaga independen dan masyarakat sipil.
- Penerapan sistem distribusi digital yang transparan dan dapat diawasi publik secara real-time.
- Penguatan kemandirian pangan lokal, dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM di setiap daerah.
- Pemisahan fungsi antara perencana dan pelaksana program, agar tidak terjadi tumpang tindih dan inefisiensi anggaran.
Partai X menegaskan bahwa keterlambatan program MBG adalah bentuk kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pelayanan dasar. “Jika rakyat terus menunggu, maka slogan makan bergizi gratis hanya tinggal jargon. Pemerintah harus buktikan keberpihakan nyata,” tutup Prayogi.
Menurutnya, solusi keberlanjutan bangsa bukan pada besar anggaran, melainkan pada keberanian moral untuk menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan.
