beritax.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 50 juta orang pada September. Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/8).
BGN mengklaim saat ini telah terbentuk 3.338 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Layanan MBG sementara ini disebut telah menjangkau sekitar 8,2 juta orang, dan diproyeksikan terus naik. Dengan estimasi pertambahan penerima manfaat, jumlahnya diprediksi menembus 10 juta hanya dalam beberapa hari. Pada akhir tahun, jumlah penerima diperkirakan mencapai 75 juta orang dengan serapan anggaran Rp76 triliun.
Partai X: Audit Menyeluruh atau Program Ini Akan Jadi Alat Politisasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengkritik lonjakan angka MBG yang dianggap minim transparansi anggaran. Ia menegaskan, negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, bukan memanipulasi mereka.
Prayogi menyebut realisasi program MBG rawan digunakan sebagai kampanye terselubung demi kepentingan kekuasaan.
“Makan gratis bukan dalih untuk memperluas kekuasaan lewat citra semu dan belanja populis jelang tahun pemilihan,” katanya.
Partai X meminta agar BPK dan KPK segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program MBG.
Prinsip Partai X: Bantuan Sosial Harus Dilandasi Data, Bukan Ilusi Kekuasaan
Dalam dokumen prinsip Partai X, negara tidak boleh menjadikan rakyat objek propaganda lewat bantuan makan gratis massal. Keadilan sosial harus dilandaskan pada distribusi yang akuntabel, berbasis kebutuhan nyata dan data by name by address.
Rakyat bukan statistik untuk dilaporkan dalam tabel kekuasaan, melainkan subjek utama pembangunan yang harus diberdayakan. Setiap kebijakan wajib menjawab kebutuhan struktural rakyat, bukan sekadar menggembung di angka dan promosi pejabat.
Solusi Partai X: Audit, Validasi, dan Digitalisasi Layanan Bantuan
Partai X mengajukan tiga solusi tegas dan langsung:
- Audit Independen dan Berkala oleh BPK dan Aparat Penegak Hukum
Audit dilakukan menyeluruh dari proses pengadaan, distribusi, hingga penyaluran makanan di seluruh daerah. - Digitalisasi Basis Data Penerima
Program MBG wajib berbasis sistem terpadu dengan dashboard pengawasan yang dapat diakses publik secara real-time. - Transparansi Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pemerintah wajib membuka laporan anggaran MBG mingguan melalui situs resmi yang bisa diverifikasi publik.
Partai X menegaskan bahwa program MBG bisa menjadi langkah besar jika dijalankan adil dan transparan. Namun, bila digunakan sebagai alat citra semu kekuasaan, maka ini hanyalah proyek gimik yang menyandera uang negara.
