Inilah Kesalahan Besar Negara Selama Ini dan Rakyat yang Menanggungnya

beritax.id — Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi satu kesalahan besar yang terus berulang dalam pemerintahan negara kerap gagal melihat rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan. Kesalahan inilah yang membuat rakyat selalu menjadi pihak pertama bahkan satu-satunya yang menanggung akibat dari kebijakan yang keliru, keputusan yang terburu-buru, dan tata kelola yang tidak berpihak pada kepentingan umum.

Kesalahan negara bukan hanya soal teknis, tetapi soal paradigma. Ketika negara tidak menempatkan rakyat sebagai prioritas, maka kebijakan kehilangan arah, institusi menjadi lemah, dan pelayanan publik merosot. Dalam kondisi ini, kesalahan negara selalu berubah menjadi beban rakyat, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, maupun rasa ketidakadilan yang semakin meluas.

Rinto Setiyawan: Negara Gagal Ketika Tidak Menjalankan Tiga Tugas Utamanya

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas yang tidak boleh dilupakan: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, kesalahan besar negara selama ini adalah ketika tiga tugas dasar itu dijalankan secara tidak konsisten atau bahkan diabaikan.

Rinto menyoroti bahwa negara akan terus melakukan kesalahan ketika pejabat tidak memahami siapa pemilik kedaulatan. “Semua masalah negara bermula dari satu titik: saat rakyat tidak lagi jadi poros, negara justru membebani rakyat dengan kegagalannya sendiri,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek pengorbanan atas kegagalan tata kelola pemerintahan.

Prinsip Partai X: Kesalahan Negara Berasal dari Paradigma yang Salah

Dokumen prinsip Partai X menegaskan bahwa negara tidak boleh dipersonalisasi oleh pejabat, tidak boleh berpihak pada pejabat, dan tidak boleh melupakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Prinsip-prinsip Partai X yang relevan dalam konteks kesalahan negara antara lain:

• Rakyat adalah pemilik negara, bukan pemerintah atau golongan tertentu.
• Pejabat hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk bekerja dengan integritas, akuntabilitas, dan efisiensi.
• Negara dan pemerintah harus dipisahkan secara tegas, agar kesalahan rezim tidak merusak fondasi negara.
• Negarawan harus menjadi standar kepemimpinan, bukan sekadar penguasa administratif.
• Kebijakan harus berbasis ilmu, data, dan kepakaran, bukan kepentingan jangka pendek.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam lampiran Partai X menegaskan bahwa kesalahan negara bersumber dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini .

Bentuk-Bentuk Kesalahan Negara yang Membebani Rakyat

Dalam beberapa dekade terakhir, kesalahan negara dapat dilihat dalam berbagai bentuk, yang seluruhnya berdampak langsung pada rakyat:

• Kebijakan yang salah sasaran, sehingga rakyat yang paling rentan justru tidak mendapatkan manfaat.
• Korupsi struktural, yang menggerogoti anggaran publik dan mengurangi kapasitas negara dalam melayani rakyat.
• Pelayanan publik yang lamban dan tidak efisien, membuat rakyat kehilangan akses terhadap hak dasar.
• Pengabaian terhadap suara rakyat, yang membuat kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
• Pemerintahan kekuasaan yang mengorbankan kepentingan jangka panjang, sehingga beban jatuh pada generasi berikutnya.

Semua bentuk kesalahan tersebut memperlihatkan bahwa negara gagal menjalankan tugas melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil.

Solusi Partai X: Mengoreksi Kesalahan Negara Secara Sistemik

Partai X menawarkan 10 solusi penyembuhan bangsa untuk mengoreksi kesalahan negara secara struktural dan memastikan rakyat tidak terus-menerus menjadi korban kegagalan kebijakan. Solusi ini tertuang dalam dokumen resmi Partai X :

1. Musyawarah Kenegarawanan Nasional, untuk menyusun ulang arah kebijakan negara.
2. Amandemen Kelima UUD 1945, mengembalikan kedaulatan sejati kepada rakyat.
3. Pembentukan MPRS Sementara, guna mengawal perbaikan struktur konstitusional.
4. Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah, agar negara tidak jatuh bersama rezim.
5. Pemaknaan ulang Pancasila menjadi pedoman operasional, bukan slogan seremonial.
6. Pembubaran serta verifikasi ulang partai, untuk membersihkan sistem dari kepentingan sempit.
7. Reformasi hukum berbasis kepakaran, memastikan keadilan tidak tunduk pada kekuatan.
8. Transformasi digital birokrasi, untuk membangun layanan publik yang transparan dan cepat.
9. Pendidikan berbasis Pancasila, guna melahirkan generasi pemimpin yang berkarakter negarawan.
10. Pemanfaatan media negara untuk edukasi publik, bukan propaganda kekuasaan.

Solusi-solusi ini dirumuskan bukan hanya untuk menambal kesalahan, tetapi untuk mencegahnya terulang.

Penutup: Rakyat Tak Boleh Lagi Menanggung Kesalahan Negara

Kesalahan negara selama ini selalu jatuh sebagai beban rakyat—mulai dari ekonomi, birokrasi, hingga ketidakadilan hukum. Partai X dan Rinto Setiyawan menegaskan bahwa negara harus kembali kepada prinsip dasar yang tidak dapat ditawar: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil.

Jika rakyat kembali ditempatkan sebagai pusat kekuasaan, negara tidak hanya berhenti membuat kesalahan, tetapi juga mulai memperbaiki diri menuju tata kelola yang bermartabat, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan publik.