beritax.id – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai pembentukan mental calon manajer Kopdes tidak harus melalui sistem militer. Ia menyebut penguatan karakter dapat dibangun melalui disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kerja cepat serta tepat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul evaluasi terhadap program Latihan Dasar Kemiliteran bagi calon pengelola koperasi desa. Program itu sebelumnya mendapat sorotan setelah adanya insiden yang menimbulkan korban jiwa dalam pelaksanaannya.
Kritik terhadap Pendekatan Militer dalam Pendidikan Kopdes
Natalius Pigai menegaskan pendidikan karakter tidak harus menggunakan pendekatan militer yang berlebihan. Menurutnya, aspek mental dapat dibangun melalui metode pembelajaran yang lebih humanis dan profesional. Ia menjelaskan terdapat tiga aspek utama dalam pendidikan calon manajer Kopdes. Aspek tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan mental yang seimbang.
Pigai menekankan bahwa aspek mental tidak identik dengan latihan fisik ekstrem. Karakter disiplin dan tanggung jawab dapat dibentuk tanpa tekanan fisik berlebihan. Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari metode pelatihan yang berisiko terhadap keselamatan peserta. Pendekatan pendidikan harus mengutamakan keselamatan dan martabat manusia sebagai prioritas utama.
Evaluasi Program Latsarmil Kopdes
Program Latihan Dasar Kemiliteran untuk calon manajer Kopdes dan Kampung Nelayan sebelumnya menuai sorotan. Hal ini terjadi setelah adanya laporan peserta yang meninggal dunia saat pelatihan berlangsung. Pigai menyampaikan rasa prihatin dan duka cita atas peristiwa tersebut. Ia meminta agar sistem pelatihan dievaluasi secara menyeluruh oleh pihak berwenang. Evaluasi diperlukan untuk memastikan penyebab insiden dapat diungkap secara ilmiah dan objektif. Selain itu, evaluasi menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan program di masa mendatang. Pigai juga mendorong agar proses investigasi dilakukan secara profesional tanpa intervensi pihak mana pun. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemeriksaan kasus tersebut.
Sorotan terhadap Perlindungan Peserta Program
Kasus ini memunculkan kembali perdebatan mengenai standar keselamatan dalam pelatihan berbasis pemerintah. Publik mempertanyakan kesiapan sistem dalam melindungi peserta dari risiko fatal. Peserta program merupakan warga sipil yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh selama pelatihan. Oleh karena itu, pendekatan pelatihan harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja.
Pandangan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, memberikan pandangan kritis. Ia menegaskan kembali bahwa tugas negara mencakup tiga hal utama yang tidak dapat diabaikan.
Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan bertanggung jawab. Menurutnya, setiap kebijakan pelatihan publik harus mengutamakan keselamatan dan kepentingan rakyat.
Ia menilai pendekatan pendidikan tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan terhadap warga sipil. Negara harus memastikan setiap program berjalan aman, manusiawi, dan terukur.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus berbasis nilai kemanusiaan. Setiap kebijakan pelatihan wajib menjunjung tinggi keselamatan, keadilan, dan transparansi.
Partai X juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam setiap program pembinaan masyarakat. Negara tidak boleh menggunakan pendekatan yang berpotensi membahayakan warga sipil. Selain itu, Partai X menuntut adanya standar operasional prosedur yang ketat dalam setiap pelatihan. Pengawasan independen harus diperkuat untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Solusi Partai X
Partai X mendorong reformasi metode pelatihan manajer Kopdes berbasis pendidikan sipil profesional. Pendekatan humanis harus menjadi dasar utama dalam pembentukan karakter peserta. Selain itu, pemerintah perlu menyusun standar keselamatan pelatihan yang ketat dan terukur. Setiap kegiatan fisik harus melalui asesmen risiko kesehatan peserta secara menyeluruh.
Partai X juga mendorong keterlibatan lembaga pendidikan dan ahli manajemen koperasi. Hal ini penting untuk memastikan kompetensi peserta sesuai kebutuhan sektor koperasi. Evaluasi independen terhadap seluruh program pelatihan wajib dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi harus diumumkan secara transparan kepada publik.
Penutup
Pendidikan calon manajer Kopdes harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan keselamatan. Pendekatan militer dinilai tidak sepenuhnya relevan untuk pembentukan kapasitas sipil. Negara dituntut memastikan setiap program publik berjalan aman dan bermanfaat bagi rakyat. Perlindungan manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan sumber daya.
