beritax.id – Kejaksaan Agung kembali memeriksa mantan sekretaris Nadiem Makarim terkait kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan 2019-2022. Pemeriksaan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Gedung Bundar. Selain mantan sekretaris, lima saksi lain juga diperiksa, termasuk pejabat LKPP dan pihak swasta. Kasus ini bermula dari pengadaan 1,2 juta laptop senilai Rp9,3 triliun dengan dugaan kerugian negara Rp1,98 triliun.
Kritik Keras dari Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan kasus ini simbol kerusakan negara. Ia menyebut korupsi pendidikan adalah pengkhianatan karena merampas masa depan generasi muda. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kasus ini jelas abai,” tegasnya. Menurutnya, korupsi laptop membuktikan bahwa kepentingan rakyat kembali dikorbankan demi keuntungan kelompok tertentu.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati, sedangkan pejabat hanyalah pelayan rakyat. Dalam prinsip Partai X, pendidikan bukan sekadar program teknis, tetapi bagian dari keadilan sosial dan pembebasan manusia. Korupsi pendidikan berarti menghancurkan sendi-sendi kedaulatan bangsa.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi konkret agar tragedi serupa tidak berulang. Pertama, reformasi sistem pengadaan barang publik dengan digitalisasi berbasis transparansi dan pengawasan publik terbuka. Kedua, memperkuat peran KPK dan kejaksaan agar lebih tajam ke pejabat, bukan rakyat. Ketiga, menjadikan pendidikan sebagai prioritas mutlak dengan anggaran jelas, tanpa ruang mark-up. Keempat, mendorong kemandirian teknologi nasional sehingga sekolah tidak bergantung pada produk asing. Kelima, membangun Sekolah Negarawan untuk menanamkan nilai integritas, agar calon pemimpin tidak mengulang praktik busuk.
Partai X menegaskan kasus korupsi laptop bukan sekadar masalah hukum, tetapi cerminan bobroknya tata kelola negara. Korupsi pendidikan adalah perampasan hak anak bangsa untuk bermimpi. Negara harus hadir dengan keberanian, bukan sekadar angka di atas kertas. Rakyat menuntut keadilan, transparansi, dan kepemimpinan yang benar-benar berpihak kepada mereka.
