beritax.id – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa pemilihan Kapolri tetap harus melalui fit and proper test di DPR. Ia menyebut DPR merupakan lembaga pengawasan sehingga proses uji kelayakan calon Kapolri menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan tersebut.
Tandra menanggapi usulan mantan Kapolri Da’i Bachtiar yang meminta agar Presiden bisa langsung memilih Kapolri tanpa proses pemerintahan di DPR. Ia menekankan bahwa mekanisme pemilihan harus mengikuti aturan hukum yang berlaku serta ketentuan konstitusi.
Soedeson menyatakan setiap usulan sah selama sesuai dasar hukum yang berlaku. DPR tetap menjalankan kewenangan pengawasan sesuai amanat konstitusi. Ia menegaskan bahwa fit and proper test adalah prosedur yang telah diatur dalam undang-undang.
Sementara itu Da’i Bachtiar mengusulkan perubahan aturan pemilihan Kapolri agar menjadi hak prerogatif Presiden sepenuhnya. Usulan tersebut muncul karena kekhawatiran mengenai potensi balas jasa saat Kapolri dipilih melalui DPR.
Partai X: Kejelasan Proses Adalah Hak Publik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan bertanggung jawab.
Menurut Partai X, setiap proses pemilihan pejabat strategis harus transparan agar publik percaya pada integritas lembaga penegak hukum. Pemilihan Kapolri tidak boleh menjadi arena kompromi yang mengurangi kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Prinsip Partai X: Demokrasi Kuat Mengharuskan Kontrol Terbuka
Prinsip Partai X menyatakan bahwa kekuasaan harus dibatasi mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Proses pemilihan Kapolri harus dilakukan melalui prosedur terbuka yang menjamin akuntabilitas.
Partai X mendorong agar fit and proper test tidak menjadi formalitas. Proses ini harus berbasis rekam jejak objektif, integritas pribadi, dan komitmen terhadap keamanan nasional yang humanis.
Solusi Partai X: Perbaikan Mekanisme Seleksi Dan Transparansi Total
Solusi Partai X menekankan pentingnya membangun standar seleksi nasional yang konsisten untuk jabatan Kapolri. Pengawasan DPR tetap diperlukan namun harus diperkuat dengan prosedur seleksi berbasis data dan evaluasi publik.
Partai X mengusulkan publikasi ringkasan rekam jejak calon Kapolri agar masyarakat mengetahui dasar penilaian DPR. Transparansi total akan memperkuat legitimasi kepemimpinan Kapolri dan memperbaiki hubungan antara kepolisian dan rakyat.
Penutup: Pemilihan Kapolri Harus Bebas Kepentingan
Partai X menegaskan bahwa pemilihan Kapolri tidak boleh dipengaruhi kepentingan jangka pendek. Proses seleksi harus mengedepankan profesionalisme dan transparansi agar kepolisian tetap menjadi penjaga keamanan yang dipercaya rakyat. Integritas proses adalah kunci mewujudkan kepemimpinan kepolisian yang bersih dan bertanggung jawab.
