beritax.id — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Menurut Said Abdullah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, pergantian menteri adalah kepentingan strategis Presiden, mengingat menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden.
Said menambahkan, Presiden juga memiliki berbagai organisasi teknis yang membantu menilai kinerja menteri, seperti Kantor Staf Presiden dan Sekretariat Kabinet. Presiden Prabowo sendiri, dalam pidatonya, mengungkapkan akan memberikan peringatan kepada menteri yang tidak bekerja dengan baik. Dengan opsi reshuffle jika peringatan tidak diindahkan.
Namun, Partai X menegaskan bahwa rakyat membutuhkan hasil konkret. Bukan sekadar rotasi menteri yang tidak disertai perubahan substansial dalam kinerja pemerintahan.
Pandangan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
“Rotasi menteri tidak akan berarti jika tidak ada hasil nyata yang dapat dirasakan rakyat. Pemerintah harus menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat,” ujar Prayogi.
Partai X menilai bahwa evaluasi dan reshuffle menteri seharusnya tidak hanya untuk perubahan di tingkat jabatan. Tetapi juga untuk mewujudkan kebijakan yang efektif bagi rakyat.
“Jika hanya rotasi menteri tanpa perubahan signifikan, maka rakyat akan kecewa dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah,” tambah Prayogi.
Prinsip Partai X dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah
Partai X berpegang pada prinsip bahwa keadilan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama setiap kebijakan pemerintah. Menurut prinsip Partai X, setiap evaluasi menteri harus berbasis pada kinerja yang nyata. Bukan sekadar perubahan posisi yang tidak berujung pada perbaikan sistem. Prayogi R Saputra menegaskan, “Rakyat menunggu hasil kerja. Bukan sekadar janji atau rotasi jabatan yang tidak disertai dengan perubahan struktural yang berarti.”
Solusi Partai X
Partai X menawarkan tiga solusi untuk memastikan evaluasi menteri berjalan efektif dan membawa hasil bagi rakyat:
- Evaluasi Berbasis Kinerja Nyata
Setiap menteri harus dinilai berdasarkan indikator performa yang jelas, dan hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh rakyat. - Membuka Ruang Dialog dengan Masyarakat
Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi kinerja menteri untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan rakyat. - Peningkatan Akuntabilitas dalam Setiap Kebijakan Pemerintah
Partai X mendorong agar setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya berbicara soal perubahan jabatan. Tetapi juga memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat riil.
Prayogi R Saputra menegaskan, “Partai X mendukung evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan, tetapi kami menuntut agar hasil yang dicapai harus jelas dan terukur.”
“Rakyat tidak butuh rotasi menteri yang hanya membuat perubahan di permukaan. Mereka menunggu kebijakan yang membawa perbaikan nyata dalam kehidupan mereka,” tutup Prayogi.
