beritax.id – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa wacana perombakan kabinet tetap terbuka. Ia menegaskan bahwa keputusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga kini belum ada penetapan resmi mengenai waktu dan nama-nama yang akan terkena evaluasi kabinet.
Kepala PCO menegaskan bahwa Presiden memiliki penilaian objektif atas kinerja menterinya. Menurutnya, Prabowo secara pribadi menimbang kelebihan, kekurangan, dan urgensi dari masing-masing posisi dalam kabinet. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden telah memberi peringatan agar pejabat yang tak mampu menjalankan tugas lebih baik mengundurkan diri sebelum diberhentikan.
Partai X: Kalau Evaluasi Objektif, Rakyat Tunggu Aksi Nyata
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, merespons tegas pernyataan PCO tersebut. Baginya, jika evaluasi dilakukan objektif, maka reshuffle seharusnya terjadi sejak awal pemerintahan ini berjalan. Ia menilai, justru banyak menteri yang secara terang menunjukkan ketidakmampuan namun tetap dipertahankan tanpa dasar evaluasi transparan.
“Kalau memang objektif, tunjukkan siapa yang tidak layak. Jangan cuma ancam, tapi diam terhadap loyalis yang gagal,” tegas Rinto.
Menurut Partai X, rakyat sudah jenuh dengan narasi evaluasi yang tidak kunjung berubah menjadi tindakan nyata. “Kebocoran anggaran, proyek mangkrak, dan koordinasi antar kementerian yang amburadul, semua itu sudah cukup jadi bukti,” tambahnya.
Prinsip Partai X: Kekuasaan Harus Dievaluasi, Bukan Ditebalkan Kekebalannya
Partai X menegaskan bahwa pemerintahan tidak boleh dikelola dengan prinsip loyalitas buta. Prinsip dasar Partai X menyatakan bahwa kekuasaan harus terus diawasi, dievaluasi, dan ditakar manfaatnya untuk rakyat. Pemerintah bukan tempat berlindung bagi yang tidak kompeten, melainkan arena kerja keras yang mengabdi pada kesejahteraan bersama.
Evaluasi harus dilakukan secara transparan dan berbasis data, bukan sekadar narasi popularitas atau kompromi kelompok. Jika reshuffle hanya menjadi instrumen kosmetik, maka rakyat hanya akan melihat pertunjukan, bukan perbaikan.
Solusi Partai X: Kabinet Profesional, Bukan Transaksional
Partai X mendorong enam solusi untuk menjawab kekacauan birokrasi dan ketidakpastian arah pemerintahan:
- Publikasikan parameter evaluasi kinerja menteri secara berkala agar rakyat bisa ikut menilai secara obyektif.
- Bubarkan kementerian yang tak relevan, dan bentuk kementerian berbasis tantangan rakyat, bukan titipan pejabat.
- Terapkan sistem meritokrasi ketat dalam rekrutmen pejabat negara, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan.
- Dorong penguatan fungsi pengawasan publik, dengan membuka kanal aduan rakyat terhadap pelayanan kementerian.
- Rekrut kalangan profesional dan negarawan sejati, termasuk dari lulusan Sekolah Negarawan X-Institute.
- Buat perjanjian kerja menteri berbasis outcome, bukan hanya proses atau pencitraan kinerja.
Partai X melalui X-Institute telah mendirikan Sekolah Negarawan sebagai pusat kaderisasi kepemimpinan berbasis etika publik. Sekolah ini mendidik pemimpin untuk siap diawasi, dievaluasi, dan bertanggung jawab terhadap rakyat. “Kita tidak butuh pemimpin yang cuma jago pidato. Kita butuh pemimpin yang siap diberhentikan jika gagal,” tegas Rinto Setiyawan.
Jika reshuffle hanya sebatas wacana, itu akan menambah daftar panjang impunitas. Jika reshuffle dilakukan tanpa memperjelas kriteria dan hasil evaluasi, maka rakyat akan kembali dikorbankan demi kenyamanan pejabat. Rakyat sudah menunggu. Jangan beri mereka alasan untuk berhenti berharap pada republik ini.
