beritax.id – Analogi agen ART membuka cermin sederhana tentang rumitnya rekrutmen politik di Indonesia. Dalam rumah tangga, agen bekerja mencari pekerja terbaik. Mereka menyeleksi pengalaman dan kemampuan secara objektif. Mereka lalu menawarkan kandidat kepada pemilik rumah.
Agen profesional tidak akan mencalonkan bosnya sendiri sebagai asisten rumah tangga. Tindakan itu jelas menyalahi akal sehat. Itu juga menunjukkan konflik kepentingan.
Namun ironi muncul dalam demokrasi kita. Banyak partai politik justru melakukan pola serupa. Mereka menyiapkan panggung bagi pemilik partai sendiri. Ketua umum didorong maju. Pendiri partai diusung sebagai kandidat.
Padahal partai politik seharusnya menjadi lembaga kaderisasi. Tugasnya menyiapkan calon pemimpin terbaik. Fungsinya menyaring kader berdasarkan kapasitas.
Ketika fungsi itu bergeser, demokrasi kehilangan kualitasnya. Rekrutmen kepemimpinan berubah menjadi komedi. Publik disuguhi drama internal partai. Rakyat diminta memilih hasil seleksi tertutup.
Ketika Rekrutmen Menjadi Dagelan
Dalam demokrasi sehat, partai adalah sekolah kepemimpinan. Mereka mendidik kader melalui proses panjang. Mereka menilai integritas dan kompetensi.
Sayangnya, realitas sering berbeda. Proses seleksi berubah menjadi arena loyalitas. Posisi penguasa lebih menentukan daripada kemampuan.
Partai sering lebih memilih figur kuat secara internal. Faktor kedekatan mengalahkan meritokrasi. Akibatnya, calon terbaik belum tentu muncul.
Jika negara diibaratkan rumah besar Indonesia, rakyat adalah pemiliknya. Presiden hanya pelaksana mandat. Dalam sistem itu, partai harus bertindak seperti agen profesional.
Mereka wajib menawarkan kandidat terbaik. Mereka harus menjaga amanah rakyat. Dan mereka tidak boleh memakai sistem demi kepentingan sendiri.
Namun praktiknya sering sebaliknya. Partai menjadikan mekanisme pencalonan sebagai alat konsolidasi penguasa. Demokrasi pun kehilangan makna substantif.
Pandangan Rinto Setiyawan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai persoalan ini perlu perhatian serius. Menurutnya, demokrasi harus kembali pada fungsi dasarnya.
Ia mengingatkan negara memiliki tiga tugas utama. Negara harus melindungi rakyat. Negara harus melayani rakyat. Serta negara juga harus mengatur rakyat secara adil.
Menurut Rinto, tugas besar itu membutuhkan pemimpin berkualitas. Pemimpin seperti itu hanya lahir dari proses seleksi sehat.
“Kalau proses rekrutmen cacat, hasil kepemimpinan juga bermasalah,” katanya.
Rinto menegaskan partai tidak boleh menjadi alat ambisi pribadi. Partai adalah instrumen publik. Kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan penguasa.
Ia menyebut analogi agen ART sangat tepat. Agen rumah tangga memahami etika profesional. Mereka tahu batas fungsi.
“Kalau agen ART saja tidak mencalonkan bosnya, partai politik harusnya lebih memahami prinsip itu,” ujarnya.
Demokrasi yang Ramai, Tetapi Kurang Substansi
Pemilu di Indonesia berlangsung meriah. Kampanye ramai. Debat kandidat disiarkan luas. Baliho memenuhi jalan. Semua itu memberi kesan demokrasi berjalan sehat. Namun keramaian prosedural tidak selalu menunjukkan kualitas substantif.
Demokrasi sejati bukan hanya soal memilih. Demokrasi juga memastikan pilihan yang tersedia memang layak. Masalah muncul ketika pintu pencalonan dikuasai penguasa partai. Rakyat tidak benar-benar menentukan siapa yang maju.
Mereka hanya memilih nama yang telah dipilihkan. Hak memilih tetap ada. Namun ruang menentukan menjadi terbatas. Kondisi ini membuat demokrasi seperti etalase. Pilihannya tampak banyak. Namun proses di baliknya seragam.
Partai lebih sibuk mengejar kemenangan elektoral. Negara justru membutuhkan arah pembangunan. Perbedaan orientasi ini melahirkan ketimpangan.
Solusi Membenahi Sistem Rekrutmen
Pembenahan harus dimulai dari internal partai. Kaderisasi harus diperkuat secara sistematis. Pendidikan politik wajib berbasis kompetensi.
Seleksi calon harus transparan. Publik perlu mengetahui indikator penilaian. Proses tertutup harus dikurangi.
Partai juga perlu membangun mekanisme uji publik. Kandidat harus diuji secara terbuka. Rekam jejak mereka harus diperiksa.
Regulasi nasional perlu mendukung meritokrasi. Sistem pencalonan harus membuka kompetisi sehat. Dominasi penguasa harus dibatasi.
Rinto Setiyawan menilai pendidikan politik masyarakat juga penting. Rakyat harus kritis terhadap proses pencalonan. Mereka tidak boleh hanya terpaku pada popularitas.
Media dan masyarakat sipil harus aktif mengawasi. Pengawasan eksternal dapat menjaga akuntabilitas partai.
Mengakhiri Komedi Rekrutmen
Komedi rekrutmen presiden harus diakhiri. Demokrasi tidak boleh menjadi panggung promosi internal. Rakyat berhak mendapat pilihan terbaik. Partai harus kembali menjadi sekolah kepemimpinan. Mereka harus melahirkan pemimpin berintegritas.
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa negara membutuhkan pemimpin yang mampu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Tanpa pembenahan, demokrasi hanya menjadi ritual lima tahunan. Pemilu berlangsung, tetapi substansi melemah.
Pelajaran dari analogi agen ART sangat jelas. Pengelola rekrutmen tidak boleh memakai sistem demi kepentingannya sendiri. Jika prinsip sederhana ini dipahami, demokrasi Indonesia bisa lebih sehat. Jika diabaikan, komedi rekrutmen akan terus berulang.
