beritax.id – Indonesia sering memamerkan dirinya sebagai negara modern melalui gedung tinggi, jalan tol, dan teknologi digital. Pemerintah menekankan transformasi digital, hilirisasi industri, kecerdasan buatan, dan visi Indonesia Emas. Dari jauh, negeri dalam ekstraksi tampak maju, rasional, efisien, dan beradab. Namun, modernitas tidak cukup diukur dari gedung atau teknologi canggih. Modernitas sejati terlihat dari keadilan yang dirasakan rakyat sehari-hari. Sebuah bangsa menjadi modern ketika sistemnya adil, kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat, dan kekuasaan bekerja melayani masyarakat. Negeri dalam ekstraksi menghadapi ujian apakah pembangunan benar-benar menyejahterakan rakyat di sekitar sumber daya.
Ketimpangan Manfaat di Negeri Dalam Ekstraksi
Cak Nun menyoroti ketimpangan distribusi sumber daya di negeri dalam ekstraksi. Kabupaten dengan tambang uranium, minyak, atau batu bara hanya menerima bagian kecil. Sebagian besar hasil dikuasai pengusaha dan pemerintah pusat. Mekanisme pembagian bahkan diatur sebelum hasil bumi dihasilkan. Seharusnya masyarakat setempat menjadi penerima manfaat pertama. Infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kesempatan ekonomi seharusnya meningkat. Kenyataannya, masyarakat daerah penghasil sering hanya menjadi penonton. Kekayaan besar keluar dari daerah, sementara manfaat kembali terbatas. Ketimpangan ini membuat daerah tampak sebagai lokasi eksploitasi, bukan pusat kemakmuran. Sistem ini mirip upeti klasik, tetapi terjadi sebelum hasil diperoleh, bukan setelah.
Logika Kekuasaan dan Dampaknya
Dalam sistem kerajaan masa lalu, daerah taklukan menyerahkan hasil baru kepada pusat, sebagai imbalan atas perlindungan. Kritik Cak Nun menunjukkan praktik modern melampaui pola klasik. Di negeri dalam ekstraksi, distribusi terjadi bahkan sebelum sumber daya dihasilkan. Indonesia menyebut diri demokratis, kedaulatan rakyat, dan kekayaan untuk kemakmuran rakyat. Namun, rakyat dekat sumber daya memperoleh bagian paling kecil. Distribusi yang terlalu timpang merusak prinsip gotong royong nasional. Kekuasaan sehat menempatkan rakyat sebagai tujuan. Kekuasaan tidak sehat melihat rakyat sebagai objek pengumpulan sumber daya. Perbedaan logika kekuasaan menentukan arah pembangunan bangsa.
Modernitas Substantif vs Kosmetik
Negara modern harus dibangun atas prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan penghormatan hak rakyat. Modernitas yang hanya terlihat di gedung, teknologi, atau jargon pembangunan adalah kosmetik. Modernitas substantif mengukur kemampuan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Kekuasaan harus mengelola sumber daya untuk rakyat, bukan sekadar menambah kas pusat. Kritik Cak Nun mengingatkan perlunya evaluasi desain sistem, bukan hanya pelaksana kebijakan. Jika rakyat terus berkorban sementara pihak jauh dari sumber daya menikmati manfaat, sistem harus diperbaiki. Modernitas berarti memperbaiki logika kekuasaan agar sejalan dengan kepentingan rakyat. Rakyat harus menjadi penerima utama manfaat dari bumi mereka sendiri.
Solusi untuk Negeri Dalam Ekstraksi
Pertama, mekanisme distribusi hasil sumber daya harus adil dan transparan. Daerah penghasil harus memperoleh proporsi manfaat sesuai kontribusinya. Kedua, pengawasan ketat diperlukan agar hasil bumi tidak hanya mengalir ke pusat dan pihak swasta. Ketiga, regulasi harus menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas utama. Keempat, kontrak pertambangan dan pengelolaan sumber daya strategis wajib transparan. Kelima, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik harus seimbang di seluruh wilayah penghasil. Keenam, pendidikan dan peluang ekonomi masyarakat setempat harus diperkuat. Ketujuh, kebijakan fiskal dan redistribusi harus menyeimbangkan kepentingan daerah dan nasional. Kedelapan, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya.
Kesimpulan: Rakyat sebagai Pemilik Sah Hasil Bumi
Negeri dalam ekstraksi harus memastikan rakyat melihat manfaat bumi secara nyata. Tidak cukup hanya modern secara visual. Sistem adil memastikan daerah penghasil memperoleh prioritas. Kekuasaan harus bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. Distribusi seimbang memperkuat solidaritas nasional dan kepercayaan publik. Modernitas substansial tercermin dari kesejahteraan masyarakat dekat sumber daya. Kritik Cak Nun menjadi pengingat penting untuk evaluasi sistem. Rakyat bukan penonton, melainkan pemilik sah hasil bumi mereka. Negara modern sejati menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Dengan prinsip ini, negeri dalam ekstraksi dapat berkembang adil, berkelanjutan, dan berkeadaban.
