beritax.id — Negara dan pemerintah sering disamakan, padahal keduanya berbeda secara prinsipil. Negara adalah rumah rakyat, sedangkan pemerintah hanyalah pengelolanya. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa kesalahan besar bangsa ini adalah ketika negara dikuasai oleh pemerintah, bukan oleh rakyat.
Ia mengingatkan kembali tugas negara yang sejati melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, bila pemerintah melampaui batas dan menjadikan negara sebagai alat kekuasaan, maka demokrasi berubah menjadi rezim.
Negara Adalah Milik Rakyat, Bukan Milik Rezim
Rinto menilai kondisi saat ini menunjukkan gejala penyempitan makna negara. Banyak kebijakan publik diarahkan untuk menjaga kekuasaan, bukan kesejahteraan rakyat. “Negara ini bukan rezim. Pemerintah hanyalah penyewa sementara dalam rumah rakyat,” ujarnya tegas.
Dalam pandangan Partai X, konsep negara harus kembali ke prinsip kedaulatan rakyat. Segala kekuasaan berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. “Jika pemerintah menguasai negara, rakyat akan kehilangan kendali atas masa depannya,” tambah Rinto.
Pemerintah Hanya Pelaksana, Bukan Pemilik Kekuasaan
Menurut Rinto, kesalahan struktural dalam sistem ketatanegaraan membuat pemerintah sering menempatkan diri di atas rakyat. Padahal, pemerintah hanya pelaksana mandat rakyat, bukan pemilik mandat itu sendiri. “Pemerintah wajib tunduk pada nilai, hukum, dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia menyoroti praktik kekuasaan yang semakin terpandang, tertutup, dan berjarak dari rakyat. Kebijakan sering diambil tanpa partisipasi publik, padahal rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Raja, Pejabat Adalah Pelayan
Partai X menegaskan bahwa dasar bernegara harus berpijak pada Pancasila sebagai sistem operasional bangsa. Pancasila bukan slogan, melainkan panduan kerja nyata untuk setiap pejabat negara.
Dalam prinsip Partai X, pejabat hanyalah pelayan rakyat. Negara berdiri bukan untuk mengokohkan kekuasaan, tetapi untuk memastikan rakyat hidup adil, makmur, dan berdaulat. Rinto menegaskan, “Pejabat bukan raja, rakyatlah yang berhak menentukan arah bangsa.”
Solusi Partai X: Memisahkan Kekuasaan Negara dari Pemerintah
Untuk mengakhiri dominasi pemerintah atas negara, Partai X menawarkan solusi konkret:
- Pemisahan tegas antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan agar kekuasaan tidak terpusat.
- Penguatan lembaga representatif rakyat (MPR) sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tertinggi.
- Transparansi kebijakan publik melalui sistem digital yang memungkinkan rakyat mengawasi setiap keputusan negara.
- Pendidikan kebangsaan agar rakyat memahami haknya sebagai pemilik negara.
“Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton. Rakyat harus menjadi pengarah,” kata Rinto.
Rinto menegaskan bahwa arah penyelenggaraan negara harus dikembalikan pada nilai dasar konstitusi. Negara tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan wadah pengabdian bagi seluruh warga. “Negara diciptakan untuk rakyat. Pemerintah hanyalah alatnya. Ketika alat itu menguasai pemiliknya, saat itulah demokrasi mati,” pungkasnya.
