beritax.id – Dalam berbagai pidato dan laporan resmi, negara kerap digambarkan semakin tangguh. Ketahanan ekonomi disebut terjaga, stabilitas pemerintah diklaim aman, dan indikator makro terus dipamerkan sebagai bukti keberhasilan. Namun di balik narasi ketangguhan itu, banyak warga justru merasa tertangguhkan tertunda kesejahteraannya, tertahan aksesnya, dan terabaikan kebutuhannya. Ketangguhan negara belum tentu berarti keamanan hidup bagi warganya.
Stabilitas sering dipahami sebagai tidak adanya gejolak besar. Namun bagi masyarakat di lapisan bawah, stabilitas tidak selalu identik dengan rasa aman. Harga kebutuhan naik, pekerjaan tidak pasti, layanan publik tersendat, dan perlindungan sosial terasa jauh dari cukup. Ketika stabilitas tidak menyentuh dapur rakyat, ia kehilangan makna sosialnya.
Kebijakan Makro, Dampak Mikro yang Terabaikan
Banyak kebijakan dirancang dengan fokus pada indikator nasional: pertumbuhan, defisit, dan peringkat global. Pendekatan ini sering mengabaikan dampak mikro yang dialami warga sehari-hari. Akibatnya, negara tampak kuat dari kejauhan, tetapi rapuh saat disentuh oleh realitas masyarakat. Negara tidak boleh hanya tangguh di laporan, tetapi lemah dalam pelayanan.
Di tengah berbagai program dan janji, warga diminta bersabar dan menunggu hasil.
Menunggu bantuan yang belum pasti, menunggu pekerjaan yang layak, dan menunggu layanan yang seharusnya sudah hadir. Penundaan yang terus-menerus menciptakan rasa tertangguhkan seolah kesejahteraan warga selalu berada di urutan berikutnya. Menunggu tanpa kepastian adalah bentuk ketidakadilan yang sunyi.
Ketangguhan Sejati Diukur dari Perlindungan Warga
Negara yang benar-benar tangguh bukan hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga mampu melindungi warganya dari dampak krisis.
Ketangguhan sejati tercermin dari kemampuan negara hadir saat warga membutuhkan, bukan sekadar bertahan di level makro.
Solusi: Mengubah Ketangguhan Negara Menjadi Keamanan Hidup Warga
Negara perlu menggeser orientasi kebijakan dari sekadar menjaga stabilitas menuju memastikan perlindungan nyata bagi warga. Setiap kebijakan makro harus diuji dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama kelompok rentan. Layanan publik dan perlindungan sosial harus dipercepat, bukan ditunda, agar warga tidak terus berada dalam posisi menunggu. Transparansi dan akuntabilitas kebijakan perlu diperkuat agar publik mengetahui ke mana arah ketangguhan negara sebenarnya. Ketangguhan negara hanya bermakna jika dirasakan langsung oleh warganya, bukan sekadar diumumkan. Negara boleh bangga disebut tangguh, tetapi warga tidak boleh terus tertangguhkan.
