beritax.id – Negara perlu redesain menjadi isu penting ketika peran mahasiswa dalam perubahan sosial kembali dipertanyakan di tengah dinamika bangsa. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa kerap muncul sebagai kekuatan moral yang mengguncang arah kekuasaan nasional. Peran itu terlihat jelas pada tahun 1966 dan 1998 sebagai momentum perubahan besar. Namun kondisi sosial pemerintahan hari ini menunjukkan tantangan yang berbeda dan lebih kompleks. Karena itu, pertanyaan utama tidak lagi sekadar “di mana mahasiswa”, tetapi “bagaimana mahasiswa memahami desain negara”.
Mahasiswa selama ini diposisikan sebagai kekuatan kelima dalam sistem kehidupan bernegara. Posisi itu berada setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Dalam teori peran sosial, mahasiswa dianggap penjaga moral dan pengoreksi arah bangsa. Namun dalam praktiknya, konsolidasi mahasiswa saat ini mengalami fragmentasi yang cukup besar. Perbedaan agenda, kampus, dan organisasi membuat kekuatan kolektif melemah. Akibatnya, energi gerakan sering tersebar dan tidak terkonsolidasi secara nasional.
Perbandingan dengan Gerakan 1998
Gerakan mahasiswa 1998 menjadi contoh kekuatan kolektif yang terorganisir secara nasional. Saat itu terdapat kesadaran bersama lintas kampus yang cukup solid. Narasi besar tentang perubahan pemerintahan menyatukan berbagai elemen mahasiswa. Kohesi tersebut menciptakan tekanan sosial yang signifikan terhadap struktur kekuasaan. Namun kondisi hari ini berbeda karena komunikasi digital justru menciptakan fragmentasi baru. Ruang digital tidak selalu menghasilkan kesatuan arah gerakan.
Persoalan bangsa saat ini tidak lagi bersifat personal terhadap satu tokoh atau rezim tertentu. Masalah lebih banyak bersumber dari struktur sistemik yang kompleks. Termasuk desain pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan hubungan antar lembaga negara. Kompleksitas ini membuat pendekatan gerakan massa berbasis emosi menjadi kurang efektif. Diperlukan pemahaman yang lebih dalam terhadap struktur negara itu sendiri. Tanpa itu, gerakan hanya menyentuh gejala bukan akar masalah.
Pandangan Cak Nun tentang Tujuan Perubahan
Dalam forum Maiyah, Cak Nun menegaskan bahwa fokus utama bukan menjatuhkan pemimpin. Ia menolak gagasan kudeta maupun peralihan kekuasaan yang tidak sehat. Menurutnya, tujuan utama adalah memperbaiki kondisi bangsa secara menyeluruh. Perubahan kepemimpinan hanya menjadi konsekuensi, bukan tujuan utama. Ia menekankan pentingnya memahami perbedaan antara tujuan dan jalan perubahan. Pandangan ini menegaskan pentingnya analisis struktural dalam gerakan sosial.
Persoalan bangsa dapat diibaratkan seperti rumah yang terus mengalami kebocoran. Penghuni rumah berganti berkali-kali tanpa menyelesaikan masalah utama. Namun kebocoran tetap terjadi karena struktur bangunan tidak diperbaiki. Analogi ini menggambarkan bahwa pergantian pemimpin tidak otomatis menyelesaikan masalah. Yang perlu diperbaiki adalah desain dasar sistemnya. Tanpa perbaikan struktur, masalah akan terus berulang dalam bentuk berbeda.
Fragmentasi Gerakan dan Tantangan Mahasiswa
Mahasiswa saat ini menghadapi tantangan berupa fragmentasi organisasi dan agenda. Banyak kelompok bergerak dengan fokus masing-masing tanpa koordinasi nasional. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya narasi besar yang menyatukan gerakan. Selain itu, perdebatan internal sering lebih dominan dibanding konsolidasi eksternal. Hal ini melemahkan daya tekan sosial mahasiswa sebagai kekuatan perubahan. Fragmentasi ini menjadi hambatan utama dalam membangun gerakan kolektif.
Salah satu kelemahan utama gerakan mahasiswa adalah kurangnya pemahaman tentang desain negara. Banyak gerakan lebih fokus pada isu permukaan seperti kebijakan jangka pendek. Padahal struktur negara mencakup relasi kekuasaan, konstitusi, dan sistem ekonomi pemerintahan. Tanpa pemahaman ini, gerakan mudah kehilangan arah strategis. Karena itu, mahasiswa perlu mempelajari desain negara secara lebih mendalam dan sistematis.
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama. Negara harus melindungi rakyat dari berbagai ancaman sosial dan ekonomi. Negara juga wajib melayani rakyat secara adil dan merata. Selain itu, negara harus mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan berkeadilan. Menurutnya, tiga fungsi ini hanya dapat berjalan jika desain negara bekerja dengan benar. Tanpa desain yang tepat, fungsi negara akan melemah.
Solusi: Pendidikan Politik Struktural untuk Mahasiswa
Solusi utama adalah memperkuat pendidikan politik berbasis struktur negara di kalangan mahasiswa. Kurikulum organisasi mahasiswa perlu memasukkan kajian desain negara secara sistematis. Diskusi lintas kampus harus diperkuat untuk membangun kesadaran nasional bersama. Selain itu, kolaborasi riset kebijakan publik perlu ditingkatkan. Mahasiswa juga perlu mengembangkan literasi konstitusi dan ekonomi pemerintahan secara mendalam.
Gerakan mahasiswa membutuhkan narasi nasional yang melampaui isu sektoral. Narasi ini harus berbasis pada pemahaman struktur negara dan kedaulatan rakyat. Media digital dapat digunakan untuk membangun ruang konsolidasi ide. Namun perlu arah yang jelas agar tidak terjebak fragmentasi informasi. Konsolidasi narasi akan memperkuat daya pengaruh gerakan mahasiswa secara nasional.
Kesadaran kedaulatan menjadi fondasi utama dalam perubahan struktural. Mahasiswa perlu memahami siapa yang memegang kendali kebijakan negara. Pemahaman ini mencakup relasi ekonomi, pemerintahan, dan global. Dengan kesadaran ini, gerakan tidak hanya reaktif tetapi juga strategis. Kedaulatan menjadi tujuan utama perubahan, bukan sekadar pergantian pemimpin.
negara perlu redesain menegaskan bahwa perubahan bangsa tidak cukup hanya melalui pergantian figur. Mahasiswa memiliki peran penting dalam memahami dan mengkritisi desain negara. Tanpa pemahaman struktural, gerakan akan kehilangan arah dan kekuatan. Dengan pemahaman yang lebih dalam, mahasiswa dapat menjadi kekuatan pengarah bangsa. Bukan sekadar kekuatan penekan, tetapi kekuatan yang membangun arah masa depan negara.
