beritax.id – Negara perlu direkayasa ulang agar kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan memperoleh kejelasan dalam sistem ketatanegaraan. Kejelasan tersebut menentukan hubungan antara rakyat, lembaga negara, dan pemerintah. Tanpa pembagian peran yang tegas, pelaksanaan kewenangan berisiko menjauh dari mandat rakyat. Kondisi itu dapat membuat rakyat hanya menjadi penerima keputusan, bukan pemilik kedaulatan. Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 2.
Negara perlu direkayasa ulang bukan berarti menghilangkan negara atau membubarkan seluruh lembaganya. Gagasan ini mengarah pada penataan kembali hubungan kewenangan dalam sistem kenegaraan. Setiap lembaga perlu memiliki fungsi dan batas tanggung jawab yang jelas. Pemerintah harus menjalankan mandat, bukan bertindak sebagai pemilik negara. Dengan demikian, kedaulatan rakyat memiliki kedudukan yang nyata dalam penyelenggaraan negara.
Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan
Buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 2 menggunakan istilah root owner untuk menjelaskan posisi rakyat. Istilah tersebut menggambarkan rakyat sebagai pemilik tertinggi dalam sistem kebangsaan. Dari rakyat lahir kedaulatan dan mandat penyelenggaraan negara. Berbagai lembaga menjalankan kewenangan berdasarkan mandat tersebut. Karena itu, kedudukan rakyat harus menjadi dasar dalam memahami struktur ketatanegaraan.
Kepemilikan negara tidak berarti seluruh fungsi pemerintahan dijalankan langsung oleh rakyat. Negara memiliki wilayah luas dan persoalan yang semakin kompleks. Pelaksanaan fungsi kenegaraan membutuhkan lembaga yang menerima mandat. Namun, mandat tersebut tidak mengubah kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Perbedaan antara pemilik dan pelaksana harus dijaga secara jelas.
Pembedaan tersebut menjadi penting ketika kewenangan pemerintah semakin besar. Pemerintah mengelola anggaran dan memimpin pelaksanaan administrasi negara. Pemerintah juga menjalankan berbagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, penguasaan instrumen operasional tidak berarti kepemilikan atas negara. Setiap kewenangan tetap harus dipahami sebagai amanah yang dapat dipertanggungjawabkan.
MPR sebagai Penerima Mandat Menjaga Kedaulatan
Dalam kerangka pemikiran buku tersebut, MPR dijelaskan melalui istilah root administrator. Istilah ini menggambarkan institusi yang menerima mandat menjaga sistem atas nama pemiliknya. Rakyat tetap menjadi pemilik, sedangkan MPR menjalankan fungsi berdasarkan mandat. MPR bukan sumber kedaulatan dan bukan pemilik negara. Kedudukan tersebut menegaskan pentingnya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan.
Buku ini menjelaskan bahwa MPR memperoleh kewenangan melalui mandat rakyat. Analogi administrator digunakan untuk menerangkan fungsi penjagaan sistem kenegaraan. Seorang administrator tidak dapat menganggap sistem sebagai miliknya sendiri. Demikian pula lembaga penerima mandat harus menghormati kedudukan rakyat. Kewenangan harus dijalankan sesuai batas dan tujuan pemberi mandat.
Negara perlu direkayasa ulang apabila hubungan mandat tersebut tidak memiliki kejelasan memadai. Ketidakjelasan dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Rakyat juga dapat kesulitan mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Akibatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan mandat menjadi kurang efektif. Penataan kelembagaan diperlukan untuk mengembalikan kejelasan hubungan tersebut.
Bahaya Ketika Rakyat Kehilangan Kedudukan dalam Sistem
Masalah muncul ketika pemerintah diperlakukan seolah-olah identik dengan negara. Kedekatan pemerintah dengan anggaran dan birokrasi dapat memperbesar pengaruh operasionalnya. Jika batas kewenangan tidak jelas, posisi pelaksana dapat melampaui mandat. Hubungan rakyat dan pemerintah kemudian berisiko berubah menjadi hubungan subordinasi. Rakyat kehilangan ruang yang semestinya tersedia untuk melakukan pengawasan.
Kondisi tersebut dapat berkembang ketika kritik dianggap sebagai ancaman. Evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan justru dipandang mengganggu stabilitas. Padahal, sistem yang sehat membutuhkan kemampuan menerima koreksi. Pergantian pemerintah juga seharusnya berlangsung melalui mekanisme konstitusional. Negara tidak boleh bergantung pada loyalitas kepada satu figur.
Kejelasan kedaulatan membutuhkan mekanisme yang dapat diperiksa masyarakat. Setiap lembaga harus menjelaskan dasar kewenangannya secara terbuka. Pelaksanaan mandat perlu disertai laporan dan pertanggungjawaban. Pengawasan harus dapat dilakukan tanpa menghambat fungsi pemerintahan. Dengan begitu, kekuasaan tetap berjalan dalam batas yang telah ditentukan.
Solusi Memperjelas Kedudukan Kedaulatan Rakyat
Langkah pertama adalah melakukan audit terhadap sumber dan pembagian kewenangan. Pemeriksaan perlu mengidentifikasi lembaga yang memberikan, menerima, dan menjalankan mandat. Setiap kewenangan harus memiliki dasar konstitusional yang jelas. Potensi tumpang tindih perlu dipetakan secara terbuka. Hasil audit dapat menjadi dasar pembenahan struktur kelembagaan.
Langkah kedua adalah memperjelas hubungan antara rakyat dan lembaga penerima mandat. Kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus tercermin dalam mekanisme ketatanegaraan. Fungsi lembaga penjaga mandat perlu dirumuskan secara terukur. Pemerintah juga harus memahami batas perannya sebagai pelaksana. Seluruh kewenangan harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Langkah ketiga adalah memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Informasi mengenai keputusan dan pelaksanaan kewenangan harus mudah diakses. Masyarakat perlu memperoleh ruang menyampaikan evaluasi secara bertanggung jawab. Lembaga negara harus menindaklanjuti temuan penyimpangan. Mekanisme koreksi perlu berjalan berdasarkan aturan yang sah.
Langkah keempat adalah mengevaluasi desain ketatanegaraan secara menyeluruh. Negara perlu direkayasa ulang dengan mempertahankan bagian sistem yang masih berfungsi baik. Bagian yang mengaburkan kedudukan rakyat perlu diperbaiki. Perubahan konstitusional dapat ditempuh melalui prosedur yang berlaku. Tujuannya memperjelas mandat dan menjaga kedaulatan rakyat secara berkelanjutan.
Mengembalikan Kedaulatan sebagai Dasar Penyelenggaraan Negara
Kejelasan kedudukan rakyat harus terlihat dalam praktik penyelenggaraan negara. Kebijakan publik perlu memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Lembaga negara harus bekerja sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Pemerintah harus melayani berdasarkan mandat yang diterima. Pengelolaan negara tidak boleh menggeser rakyat dari posisi pemilik kedaulatan.
Negara perlu direkayasa ulang agar hubungan antara pemilik, penjaga mandat, dan pelaksana menjadi terang. Penataan tersebut membutuhkan pemeriksaan yang objektif dan partisipasi masyarakat. Setiap perubahan harus memiliki dasar hukum serta tujuan yang terukur. Pembenahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat. Struktur yang mengatur pembagian kewenangan juga harus diperiksa.
Melalui buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 2, pembaca diajak memahami kembali kedudukan rakyat dalam sistem negara. Kedaulatan bukan sekadar istilah yang tercantum dalam konstitusi. Kedaulatan harus tercermin melalui pembagian mandat dan pertanggungjawaban lembaga. Rakyat tetap menjadi pemilik, sementara lembaga menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Dengan kejelasan tersebut, negara diharapkan kembali bekerja untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.
#amandemenkonstitusi
#amandemenuud1945
#rakyatkembaliberdaulat
#konstitusilangit
