BeritaX.id – Jakarta, 7 November 2026 – Kepastian hukum atas tanah bukan sekadar persoalan sertifikat atau kelengkapan administrasi. Di balik dokumen kepemilikan, terdapat hak masyarakat yang harus memperoleh perlindungan hukum dari negara. Persoalan inilah yang menjadi perhatian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta dalam audiensi bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, tersebut merupakan bagian dari pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang direncanakan berlangsung pada 13–14 November 2026 di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Audiensi ini mempertemukan mahasiswa dengan jajaran pemerintah untuk membahas persoalan hukum pertanahan, mulai dari pendaftaran tanah, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikat elektronik, hingga pentingnya perlindungan hak masyarakat atas tanah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Dr. Sigit Santosa, S.Si., M.App.Sc., QRMP., serta Penata Pertanahan Ahli Muda pada Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, F. X. Budi Widodo, A.Ptnh., M.H.
Kepastian Hukum Tanah Tidak Boleh Berhenti pada Administrasi
Dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyampaikan apresiasi terhadap langkah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular yang berinisiatif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Ossy menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap legalitas kepemilikan tanah, terutama tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat.
Mahasiswa diharapkan mampu membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan pertanahan serta pentingnya administrasi yang tertib untuk memberikan kepastian hukum.
Persoalan pertanahan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pengurusan dokumen. Ketidakjelasan batas, riwayat penguasaan, dan dasar kepemilikan tanah dapat menimbulkan sengketa apabila tidak ditangani melalui mekanisme hukum yang tepat.
Karena itu, keberadaan sertifikat tanah harus dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang memerlukan proses administrasi secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Edukasi masyarakat menjadi penting agar warga tidak hanya mengetahui kewajiban mengurus sertifikat, tetapi juga memahami hak-haknya ketika berhadapan dengan prosedur administrasi pertanahan.
Dian Amalia: Mahasiswa Hukum Harus Berani Kritis
Ketua Penyelenggara KKN Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Dian Amalia, menegaskan bahwa mahasiswa hukum tidak boleh hanya memahami peraturan perundang-undangan secara tekstual tanpa mengetahui kenyataan yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, terdapat perbedaan yang perlu dicermati antara teori hukum yang diajarkan di perguruan tinggi dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami sangat senang dan mengapresiasi kesempatan audiensi ini. Bagi kami, pertemuan langsung dengan Bapak Wakil Menteri ATR/BPN merupakan pengalaman berharga, karena mahasiswa mendapatkan pembekalan sekaligus kesempatan menyampaikan aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Dian.
Ia menilai mahasiswa harus memiliki keberanian intelektual untuk mempertanyakan persoalan hukum, menguji penerapan kebijakan, dan menyampaikan pemikiran secara bertanggung jawab.
“Menurut kami, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik di lapangan. Karena itu, mahasiswa hukum harus memiliki daya kritis, berani bertanya, menyampaikan pendapat, serta memberikan masukan kepada pemangku kebijakan. Kami berharap ilmu yang diperoleh melalui perkuliahan dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pandangan tersebut menempatkan mahasiswa bukan sekadar sebagai peserta kegiatan akademik, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai tanggung jawab moral untuk memperluas pengetahuan hukum.
Dalam konteks pertanahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan persoalan hukum dengan bahasa sederhana tanpa menghilangkan ketepatan substansi hukumnya.
PTSL dan Sertifikat Elektronik Jadi Materi Pembekalan
Selain berdialog dengan Wakil Menteri ATR/BPN, mahasiswa memperoleh pembekalan teknis dari Dr. Sigit Santosa mengenai mekanisme pendaftaran tanah dan administrasi pelayanan pertanahan. Pembahasan mencakup pelaksanaan PTSL, penggunaan sertifikat elektronik, persyaratan administrasi, serta peran pemerintah desa dalam membantu masyarakat memperoleh informasi pelayanan pertanahan. Materi tersebut menjadi penting mengingat pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi dapat menentukan kelancaran pengurusan hak atas tanah.
Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dengan kantor pertanahan. Namun, setiap tahapan pelayanan tetap harus dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Mahasiswa yang akan menjalankan KKN di Desa Jatireja diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai proses pendaftaran tanah, dokumen yang diperlukan, serta langkah yang dapat ditempuh apabila masyarakat menghadapi kendala administrasi.
Hukum Harus Dirasakan Masyarakat, Bukan Hanya Dipelajari
Kegiatan KKN Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular di Kabupaten Subang diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pengetahuan akademik dan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Pengabdian mahasiswa tidak semata-mata diarahkan pada penyampaian materi penyuluhan. Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa legalitas tanah berkaitan langsung dengan perlindungan hak keperdataan masyarakat.
Kepastian hukum tidak akan memberikan manfaat optimal apabila masyarakat tidak memahami prosedur untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya. Karena itu, literasi hukum menjadi salah satu unsur penting dalam mendorong pelayanan pertanahan yang lebih mudah dipahami dan diakses masyarakat. Meski demikian, edukasi mahasiswa tidak menggantikan kewenangan kantor pertanahan dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah maupun menerbitkan sertifikat. Peran mahasiswa berada pada penyuluhan, penyampaian informasi, dan fasilitasi komunikasi sesuai kapasitasnya.
Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan interaktif. Pada akhir pertemuan, Ketua Penyelenggara KKN, Dian Amalia, mewakili Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular menyerahkan plakat kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, sebagai bentuk apresiasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara mahasiswa dengan jajaran Kementerian ATR/BPN. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di bidang pertanahan.
Audiensi ini sekaligus membawa pesan penting bagi dunia pendidikan hukum. Kemampuan memahami undang-undang tidak cukup apabila pengetahuan tersebut tidak dapat digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan nyata. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan hukum bukan hanya terletak pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan pengetahuan hukum yang berguna bagi kehidupan masyarakat.
Sebab, kepastian hukum atas tanah tidak seharusnya berhenti sebagai janji dalam peraturan. Kepastian itu harus dapat dipahami, diakses, dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.
