Ketika Pilar Bangsa Tidak Lagi Menyatu dengan Rakyat
Oleh : Rinto Setiyawan, A.Md.T, CTP (Direktur Riset Sekolah Negarawan X Institute)
beritax.id – Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan individu dan mulai menyadari bahwa kegagalan negara Indonesia hari ini adalah akibat dari kesalahan sistemik dalam desain dan praktik sistem kenegaraan. Negara ini tidak dirusak oleh satu dua orang, tetapi oleh struktur dan cara kerja kekuasaan yang keliru—yang telah terlembagakan selama puluhan tahun.
Empat Pilar Bangsa yang Terpisah dari Jiwa Rakyat
Dalam filosofi Jawa, tubuh negara harus memiliki jiwa (pancer) yang menghidupi semua unsurnya. Jiwa itu adalah rakyat. Tanpa keterhubungan langsung dan harmoni dengan rakyat, pilar-pilar yang lain hanya menjadi alat kekuasaan yang bisu dan tuli.
Keempat pilar itu adalah:
- Kaum Intelektual (Otak / Sistem Saraf Pusat):
Sepatutnya mereka menjadi pelita, merumuskan kebijakan berdasarkan akal sehat dan nurani. Namun kini banyak intelektual justru terjebak dalam menara gading, sibuk menjaga privilese dan proyek penelitian yang jauh dari denyut rakyat. Ilmu hanya menjadi alat birokrasi, bukan kekuatan pembebas. - Kaum Agama & Spiritualitas (Hati / Ruh):
Seharusnya menjadi penjaga nilai moral dan arah spiritual bangsa. Tapi kini, banyak pemuka agama justru menjadi agen pemerintaha praktis, bahkan ikut memonopoli tafsir kebenaran demi jabatan atau popularitas. Nurani publik disubordinasi oleh simbol dan seremoni. - TNI-Polri (Tulang / Kerangka):
Dulu mereka adalah penjaga rakyat dan kedaulatan, kini banyak yang terlibat dalam bisnis, beking tambang ilegal, hingga kasus kekerasan dan tembak-menembak internal. Ketika tulang mencoba mengambil alih peran jiwa, hingga kehilangan keseimbangan. - Kaum Budaya dan Adat Istiadat (Darah & Daging):
Harusnya menjadi pengikat identitas dan harmoni, kini sering direduksi sebagai “tontonan festival”. Mereka kehilangan peran strategis dalam pembangunan bangsa, dipinggirkan dari ruang-ruang kebijakan, dan dijadikan sekadar stempel tradisi.
⚠️ Malfungsi Total: Ketika Lembaga Tinggi Negara Kehilangan Jiwa
Akibat utama dari keterputusan pilar negara dari rakyat adalah malfungsi kelembagaan. Tidak ada sinergi. Tidak ada orientasi rakyat. Yang ada hanyalah prosedur administratif dan agenda pejabat. Rakyat diposisikan sebagai objek, bukan subjek kekuasaan.
Hal ini tercermin dari tingginya jumlah kasus korupsi di hampir seluruh lembaga tinggi, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun lembaga pengawasnya sendiri.
📉 Rekap Data Korupsi (Hasil Riset GPT, 2001–2024):
| Lembaga Negara | Jumlah Kasus Korupsi |
| Kejaksaan | 11 Kasus |
| Kementerian | 19 Kasus |
| Lembaga Pemerintah Non-Kementerian | 3 Kasus |
| Lembaga Peradilan | 16 Kasus |
| Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 8 Kasus |
| Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) | 14 Kasus |
| Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 12 Kasus |
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 6 Kasus |
Ironisnya, bahkan KPK sebagai lembaga antikorupsi pun tersandung kasus korupsi. Ini menjadi bukti telak bahwa negara telah kehabisan darah etis dan spiritual—karena pilar-pilarnya tidak lagi menyatu dengan rakyat.
💡 Jalan Keluar: Desain Ulang Sistem Ketatanegaraan
Negara harus didesain ulang dengan prinsip:
- Rakyat sebagai pusat jiwa dan pemilik kedaulatan.
- MPR sebagai perwakilan penuh rakyat (bukan partai).
- Presiden sebagai pelaksana, bukan pemilik negara.
- Sistem fiskal dan aset negara harus dikendalikan langsung oleh lembaga negara di bawah MPR.
Bangsa ini tidak akan sembuh dengan ganti orang, tapi dengan mengganti sistem yang busuk dan korup ini.
📣 Seruan Akhir
Negara bukan milik pejabat. Negara adalah milik rakyat.
Kembalikan Indonesia kepada rakyat.
Kembalikan sistem negara kepada jiwa bangsanya.
