beritax.id — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, mengingatkan WNI penerima beasiswa agar tidak lupa membalas jasa negara. Dalam pembekalan Beasiswa BIM 4 dan Beasiswa Garuda 2025, Stella menyebut beasiswa sebagai investasi negara yang akan ditagih. “Ini adalah utang yang suatu saat harus dibayar dan akan ditagih,” ujarnya. Ia menekankan bahwa dana beasiswa berasal dari uang pajak rakyat Indonesia.
Partai X: Pendidikan Bukan Barang Utang
Pernyataan itu mengundang kritik keras dari Partai X. Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menyatakan, “Rakyat bukan debitur. Mereka dididik untuk memerdekakan akal, bukan untuk disandera tagihan moral.” Menurutnya, tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Memberi akses pendidikan kepada rakyat adalah kewajiban konstitusi, bukan kemurahan yang bisa dipermasalahkan kemudian hari.
Dalam prinsip Partai X, pendidikan tinggi adalah hak warga negara yang harus dijamin tanpa dikapitalisasi.
Negara tidak boleh menjadikan mahasiswa sebagai objek kebijakan ekonomi, apalagi memanipulasi semangat kontribusi menjadi beban psikologis atas “utang” yang tak pernah dinegosiasikan rakyat.
Pendidikan bukan transaksi. Itu adalah mandat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan proyek keuangan bertema nasionalisme.
Solusi Partai X: Kebijakan Kepulangan Sukarela dan Keterlibatan Terstruktur
Partai X mendorong kebijakan keterlibatan strategis diaspora melalui skema kontribusi sukarela. Pemerintah harus membuka kanal kontribusi terbuka seperti riset, mentoring, atau jejaring investasi sosial, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sistem beasiswa harus diubah menjadi program pembangunan sumber daya manusia yang partisipatif, bukan instrumentalis. Pemerintah sebaiknya membuat platform nation-link, bukan surat penagihan kebangsaan.
Penutup: Jangan Buat Anak Bangsa Merasa Tahanan Moral Negara
Sekolah Negarawan Partai X mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ketakutan atau intimidasi. Negara yang berdaulat tidak boleh mengendalikan warganya dengan dalih investasi. Pendidikan harus membebaskan, bukan mengikat rakyat pada logika utang. Anak bangsa yang dididik negara harus dijadikan mitra perubahan, bukan objek pengawasan.
Partai X menegaskan, negara tidak berhak membebani anak muda dengan perasaan bersalah karena belajar. Mengingatkan tanggung jawab boleh, tapi jangan menyebutnya utang. Jika negara ingin kontribusi, maka ciptakan ruang dan kepercayaan, bukan tagihan dan tekanan. Karena bangsa besar tidak dibangun dengan rasa takut, tapi dengan cinta dan keterlibatan sukarela dari rakyatnya yang merdeka.
