beritax.id — Tim Satgas Pangan dan Pengendalian Harga Beras Papua menemukan harga beras di Kabupaten Keerom melampaui HET nasional. Kasatgas Pangan Papua, Kombes I Gusti Gde Era Adhinata, menyebut harga beras medium mencapai Rp16.500 per kilogram. Sedangkan beras premium dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, jauh di atas HET Rp15.800. “Harga ini jelas memberatkan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan,” kata Era di Jayapura, Sabtu.
Tim gabungan dari Polda Papua, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Bulog melakukan pemantauan langsung di pasar rakyat, ritel, dan gudang penyimpanan. Mereka juga meninjau lahan padi di Arso 14 yang hasil panennya mencapai empat ton per musim. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penimbunan atau manipulasi harga oleh pihak tertentu.
Menurut Era, kegiatan pemantauan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas instansi untuk menjaga kestabilan pangan nasional. “Tujuan utama adalah mencegah praktik dagang curang yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, harga beras harus dikendalikan agar daya beli rakyat tidak terus tergerus.
Partai X: Negara Wajib Bela Konsumen
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa pemerintah tak boleh hanya memantau. “Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Menurutnya, ketika harga bahan pokok melambung, negara wajib turun tangan secara nyata, bukan hanya membentuk satgas. “Konsumen harus dilindungi, bukan dibiarkan berjuang sendiri menghadapi pasar yang tak adil,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Ekonomi Berkeadilan
Prayogi menegaskan, sesuai prinsip Partai X, pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rantai distribusi dikuasai segelintir pihak yang mencari untung besar di tengah penderitaan rakyat. “Beras itu kebutuhan dasar, bukan komoditas spekulatif. Kalau negara abai, rakyat yang jadi korban,” ujarnya.
Solusi Partai X: Kendali, Distribusi, dan Keadilan
Partai X menawarkan tiga solusi konkret menghadapi lonjakan harga pangan di Papua:
- Pengendalian harga berbasis lapangan dengan intervensi langsung pemerintah di titik distribusi.
- Transparansi stok beras nasional, agar publik mengetahui ketersediaan dan aliran distribusi.
- Subsidi transportasi logistik untuk wilayah timur, guna menekan harga akibat ongkos distribusi tinggi.
Prayogi menekankan, langkah penyelamatan harga pangan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial. “Negara harus memastikan setiap warga mendapat akses beras dengan harga wajar.
Kedaulatan pangan bukan slogan, tapi amanat konstitusi,” pungkasnya.
