beritax.id – Gagasan baru muncul dari lembaga tinggi negara. Ketua MPR RI Ahmad Muzani membentuk wadah khusus bernama “MPR for Papua”. Langkah ini bertujuan mengakomodasi aspirasi elit anggota DPR dan DPD dari Papua. Tujuannya untuk memperpendek jarak antara masyarakat dan kebijakan negara. Muzani menyebut forum ini sebagai jembatan antara rakyat Papua dan pemerintah pusat. Fokus utama disebut pada isu keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Papua yang selama ini kerap tertinggal dalam pembangunan nasional.
MPR for Papua diresmikan sebagai alat koordinasi dan dialog kebijakan yang mengakar pada kebutuhan orang asli Papua.
Dalam pernyataannya, Muzani menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga negara. Ia menunjuk Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai sebagai koordinator MPR for Papua. Forum ini nantinya akan intensif berdialog dengan menteri dan lembaga pemerintah terkait, dengan target menghadirkan solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan di Papua.
Kritik Tajam dari Partai X
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra angkat suara. Ia menilai pembentukan wadah semacam ini memang perlu, namun jangan hanya bersifat simbolik tanpa tindak lanjut konkret.
“Negara itu tugasnya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan dibalik jadi hanya membentuk forum, tapi rakyat tetap lapar dan ketakutan,” kata Prayogi.
Partai X menekankan pentingnya pembuktian kerja nyata, bukan hanya launching kebijakan. Karena terlalu banyak inisiatif berbentuk simbolik tanpa tindak lanjut nyata di lapangan. Papua terlalu sering dijadikan panggung elit seremonial.
Partai X juga mempertanyakan sejauh mana forum tersebut akan memiliki wewenang dalam mendesak kebijakan strategis bagi Papua. Apakah sekadar tempat diskusi atau betul-betul bisa menekan kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pendidikan.
“Jangan sampai ini cuma panggung. Jangan lagi masyarakat Papua dijadikan bahan presentasi elit, sementara jalan desa tetap rusak dan sekolah tetap kosong,” ujar Prayogi.
Prinsip Dasar dan Kejelasan Tanggung Jawab
Dalam prinsip Partai X, ditegaskan bahwa pembangunan daerah tertinggal dan wilayah konflik harus dimulai dari pengakuan martabat rakyatnya.
Penguatan forum seperti MPR for Papua harus dibarengi audit kebijakan yang selama ini tidak tepat sasaran. Partai X juga menilai, pendekatan pemerintah pusat terhadap Papua selama ini masih terlalu sentralistik dan militeristik. “Papua bukan proyek. Papua adalah rumah bagi orang-orang yang sudah lama menunggu keadilan,” tegas Prayogi.
Oleh karena itu, Partai X mendorong agar MPR for Papua tidak sekadar menjadi unit pembahas. Ia harus menjadi organ yang melibatkan warga Papua, bukan sekadar elitnya.
Partai X mendesak MPR agar mempublikasikan secara terbuka roadmap kerja MPR for Papua. Apakah akan menyusun rekomendasi kebijakan hukum, anggaran, atau penguatan otonomi khusus.
Jika tidak ada transparansi, maka publik akan kembali apatis. Partai X mengingatkan bahwa waktu untuk memperbaiki kesenjangan di Papua tidak bisa ditunda-tunda lagi.
