beritax.id – Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026). Mereka datang dari Bandung, Toba, dan Sulawesi Selatan untuk meminta pertanggungjawaban BGN terkait berbagai persoalan yang menimpa operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Nunung Nuraini, mitra SPPG di Kota Bandung, mengeluhkan dapurnya diambil alih secara sepihak oleh yayasan untuk diberikan kepada pihak lain. Modal yang telah ia keluarkan hampir Rp1 miliar kini tidak jelas pertanggungjawabannya. Ia dan keponakannya membawa setumpuk berkas sebagai bukti upaya untuk meminta penjelasan dari BGN.
Pengambilalihan Dapur dan Risiko Bisnis
Nunung menjelaskan akun SPPG miliknya telah diubah sepihak sejak 7 Mei 2026. Pekerjanya dipecat, dan seluruh akses ke dapur diblokir. Ia menduga pengambilalihan ini melibatkan pihak yang telah membeli titik dengan bantuan salah satu mantan pimpinan BGN yang kini ditahan Kejaksaan Agung, SS. Ia berharap apabila dapurnya akan dibeli pihak lain, maka kompensasi tidak hanya berupa modal, tetapi juga menutup risiko bisnis selama lima bulan ke depan. Selain itu, Nunung mengungkap adanya praktik penggelembungan harga pengadaan MBG, seperti wadah kue yang dari harga Rp600 per unit di-markup hingga Rp2.000 per unit. Keluhan serupa datang dari Helma Sirait, penyedia ikan dan daging untuk SPPG Toba, Sumatera Utara. Ia mengaku merugi Rp120 juta karena pembayaran belum dilakukan meski telah menyuplai bahan pangan selama dua bulan. Helma meminta agar pihak BGN menjelaskan mekanisme pembayaran serta pertanggungjawaban dana operasional.
Prayogi: Negara Harus Lindungi Mitra dan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap mitra SPPG yang menanggung risiko bisnis.
“Negara harus hadir memberikan kepastian, agar rakyat dan mitra usaha tidak menjadi korban kebijakan birokrasi yang kacau,” kata Prayogi. Ia menekankan bahwa pengelolaan program publik, seperti MBG, harus mengedepankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar dana rakyat digunakan dengan tepat.
Prayogi menegaskan prinsip Partai X, yaitu setiap kebijakan publik harus berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada layanan pemerintah. Perlindungan hukum, kepastian pembayaran, dan mekanisme audit yang transparan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap program negara.
Partai X menegaskan bahwa pelayanan publik harus berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Dana publik yang dialokasikan untuk MBG harus digunakan sesuai kebutuhan riil, tidak untuk keuntungan pihak tertentu. Transparansi dan pengawasan independen wajib diterapkan agar tidak ada praktik mark-up atau penyalahgunaan dana. Selain itu, Partai X menekankan partisipasi mitra SPPG dalam evaluasi kebijakan sangat penting. Pendekatan partisipatif memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih realistis, tepat sasaran, dan meminimalkan konflik di lapangan.
Solusi Partai X untuk Melindungi Mitra dan Rakyat
Pertama, pemerintah harus segera melakukan audit transparan terhadap seluruh pengelolaan MBG, termasuk pembayaran mitra SPPG dan pengadaan bahan pangan. Kedua, mekanisme pembayaran harus dijamin tepat waktu dan dilaporkan secara terbuka agar mitra tidak dirugikan. Ketiga, pengambilalihan aset dapur harus disertai kompensasi penuh, termasuk risiko bisnis yang ditanggung mitra selama operasional terdampak. Keempat, pengawasan internal BGN diperkuat melalui sistem digital untuk menghindari manipulasi data dan penggelembungan harga. Kelima, evaluasi berkala atas pelaksanaan MBG melibatkan mitra SPPG, masyarakat, dan lembaga pengawas independen untuk memastikan program berjalan adil.
Insiden ini menegaskan perlunya pemerintah hadir secara aktif melindungi hak mitra dan masyarakat. Prayogi R Saputra menekankan bahwa keberpihakan pada rakyat harus menjadi prioritas utama. Negara wajib memastikan setiap rupiah dana publik digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan merugikan mitra usaha yang menanggung risiko.
Partai X menegaskan bahwa penataan ulang prosedur, transparansi, dan akuntabilitas merupakan kunci agar program MBG tidak menjadi sumber konflik dan kerugian ekonomi. Implementasi solusi yang berpihak kepada mitra dan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik serta menegakkan prinsip keadilan sosial.
