beritax.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi pasar beras murah dunia. Ia menyebut Indonesia sudah mencapai swasembada sehingga tak perlu membuka keran impor kembali. Pernyataan ini disampaikan setelah muncul keberatan Gubernur Aceh terkait isu beras impor ilegal. Amran menjelaskan harga beras dunia jatuh karena Indonesia menghentikan impor sejak 2024.
Amran menyebut beras dunia kini hanya Rp 5.700 per kilogram. Ia menilai harga itu jatuh akibat kebijakan swasembada yang menekan permintaan impor Indonesia.
Kementan juga mengungkap adanya 250 ton beras ilegal di Sabang. Beras itu disimpan di gudang perusahaan swasta tanpa izin resmi pemerintah. Pemerintah Aceh meminta solusi jangka panjang terkait produksi pangan. Kementan menawarkan cetak sawah dan pembangunan irigasi senilai Rp 200 miliar.
Partai X: Negara Wajib Melindungi Rakyat dari Permainan Pasar
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, merespons tegas kasus ini. Ia mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Prayogi menilai negara tidak boleh tunduk pada mekanisme pasar global. Ia menegaskan rakyat adalah pemilik kedaulatan sehingga kebijakan pangan harus berpihak pada mereka.
Partai X menilai persoalan beras ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan pangan. Kebocoran stok pangan dapat merusak stabilitas harga dan merugikan petani.
Prinsip Partai X terhadap Ketahanan Pangan
Partai X menegaskan kebijakan publik harus adil, efektif, dan menyejahterakan rakyat. Prinsip dasar Partai X menolak segala bentuk pembiaran yang merugikan rakyat. Partai X menekankan pentingnya tata kelola pangan yang bersih dan transparan. Pangan adalah hak rakyat, bukan ruang spekulasi atau keuntungan kelompok tertentu.
Partai X menegaskan pejabat adalah pelayan rakyat, bukan penguasa pengambil keputusan tertutup. Semua kebijakan pangan harus berpihak pada petani dan konsumen.
Partai X menilai pemerintah belum memperketat pengawasan impor beras. Prayogi menegaskan pemerintah harus segera menindak mafia pangan dan importir ilegal. Ia menyebut kebijakan swasembada perlu dibarengi pengawasan kuat. Tanpa pengawasan, pasar akan dibanjiri produk ilegal yang merugikan petani.
Solusi Partai X untuk Pangan yang Berdaulat
Berdasarkan prinsip Partai X, sejumlah solusi ditawarkan:
- Penguatan sistem pengawasan pangan dari hulu hingga hilir.
- Digitalisasi layanan pertanian untuk mencegah penyelundupan dan manipulasi stok.
- Penegakan hukum tegas terhadap mafia pangan dan importir ilegal.
- Peningkatan kapasitas petani melalui teknologi dan akses pembiayaan.
- Pembangunan cadangan pangan daerah agar stabilitas harga terjaga.
Partai X juga mendorong pemerintah mempercepat pembangunan irigasi dan modernisasi pertanian. Tujuannya memastikan produksi nasional stabil meski terjadi gejolak harga global.
Partai X menegaskan rakyat membutuhkan solusi konkret, bukan hanya wacana swasembada. Prayogi meminta pemerintah memastikan keamanan pangan melalui pengawasan ketat dan kebijakan yang adil. Partai X menyatakan kedaulatan pangan hanya terwujud jika negara hadir sepenuhnya. Beras tidak boleh menjadi komoditas yang dimainkan pasar global atau oknum pengusaha.
