beritax.id – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buka suara mengenai anggaran jumbo Kementerian Pertahanan sebesar Rp184 triliun. Ia menegaskan, pengadaan alutsista canggih sangat mahal dan wajar jika kebutuhan anggaran membengkak. Agus mencontohkan negara lain seperti Pakistan yang memiliki porsi anggaran pertahanan lebih besar dari Indonesia.
Menurut Agus, keberadaan alutsista canggih penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi masyarakat. Ia menegaskan, keamanan yang stabil akan mendorong investor masuk dengan nyaman. Letak geografis Indonesia yang luas membuat alutsista modern dibutuhkan. Agus menilai, tanpa mengikuti perkembangan zaman, TNI sulit melindungi rakyat dari ancaman global.
Kritik Keras dari Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan tugas negara tidak boleh dilupakan. Menurutnya, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai, pengadaan senjata mahal tanpa keseimbangan pada kebutuhan rakyat hanya memperlebar jurang ketidakadilan. Prayogi menegaskan, rakyat tetap miskin jika negara lebih sibuk memperkaya alutsista ketimbang memastikan pendidikan, kesehatan, dan pangan tercukupi.
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanyalah pelayan rakyat. Negara harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan. Pemerintah bukanlah penguasa mutlak, melainkan pelaksana amanah rakyat. Negara sejati adalah entitas yang melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan sekadar membeli senjata triliunan.
Partai X menilai, orientasi anggaran pertahanan saat ini lebih menguntungkan vendor internasional ketimbang kesejahteraan rakyat Indonesia. Jika rakyat masih bergelut dengan kemiskinan, pembelian senjata canggih hanya jadi simbol. Negara seharusnya memastikan keseimbangan antara kedaulatan pertahanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi melalui reformasi hukum berbasis kepakaran agar anggaran digunakan tepat sasaran. Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah harus ditegakkan agar kepentingan rakyat tidak dikorbankan oleh rezim. Transformasi birokrasi digital harus diterapkan untuk memastikan transparansi belanja pertahanan. Pendidikan moral dan berbasis Pancasila juga harus diperkuat agar pejabat memahami arti kedaulatan rakyat.
Partai X menegaskan, pertahanan penting, tetapi kesejahteraan rakyat jauh lebih utama. Negara tidak boleh hanya fokus pada senjata canggih sementara rakyat tetap miskin. Tugas negara harus dijalankan seutuhnya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Tanpa keseimbangan itu, anggaran jumbo hanya akan menjadi paradoks antara kokohnya senjata dan lemahnya kehidupan rakyat.
