beritax.id – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua. Kunjungan ini dinilai sebagai sinyal keseriusan pemerintah menangani isu strategis di daerah konflik.
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai, kehadiran dua menteri ini bukan sekadar simbol kehadiran negara. Menurutnya, hal itu bisa menjadi pintu masuk perbaikan alokasi anggaran, logistik, dan kesejahteraan prajurit.
Khairul menekankan bahwa persoalan Papua tak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Sinergi antara kebijakan pertahanan dan fiskal harus berjalan konkret dan terukur.
Ia menyebut, situasi di Papua harus dilihat langsung di lapangan, bukan hanya dari balik meja atau laporan administratif. Menkeu dinilai perlu melihat sendiri beban tugas prajurit dan realita sosial masyarakat Papua.
Partai X: Prajurit Butuh Keadilan, Masyarakat Butuh Negara yang Hadir Sepenuhnya
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyambut baik kunjungan dua menteri tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kunjungan tidak boleh berhenti pada simbolisme.
“Kunjungan itu penting, tapi lebih penting lagi adalah keadilan untuk prajurit dan rakyat Papua,” ujar Rinto.
Ia mengingatkan bahwa tugas pemerintah bukan hanya hadir, tetapi melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil, termasuk di wilayah rawan seperti Papua.
Partai X menegaskan bahwa keamanan nasional tidak boleh mengorbankan keadilan sosial.
Dalam prinsip Partai X, negara wajib hadir bukan hanya dengan senjata, tetapi juga keadilan fiskal, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
Prajurit TNI yang ditugaskan di daerah konflik harus mendapat perlindungan, logistik, dan jaminan yang layak. Sementara, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Solusi Partai X: Reformasi Anggaran Keamanan dan Afirmasi untuk Papua
Partai X mendorong reformasi anggaran pertahanan agar lebih berpihak pada kebutuhan prajurit di lapangan, bukan hanya pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). Negara harus memastikan prajurit di Papua tidak dikorbankan oleh buruknya tata kelola logistik.
Selain itu, perlu ada afirmasi khusus untuk masyarakat Papua. Pemerintah harus menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berbasis kearifan lokal. Penempatan anggaran nasional harus adil dan proporsional.
Melalui Sekolah Negarawan, X-Institute mendorong munculnya pemimpin yang memahami bahwa keadilan sosial dan perlindungan prajurit bukan retorika kekuasaan. Pemimpin sejati harus turun langsung dan menyusun kebijakan berbasis empati serta data lapangan.
Negarawan bukan hanya berani hadir di zona konflik, tapi juga mampu mengubah struktur ketimpangan yang telah lama terjadi.
Kesimpulan: Jangan Jadikan Papua Agenda Seremonial, Tapi Bangun Komitmen Nyata
Partai X menegaskan bahwa kehadiran Menhan dan Menkeu di Papua harus dibarengi kebijakan konkret. Kunjungan ini hanya berarti jika diikuti pembenahan sistemik dan komitmen jangka panjang.
Prajurit tidak boleh terus dibebani tanpa dukungan. Masyarakat Papua tidak boleh terus menunggu janji. Negara harus hadir secara utuh melindungi, melayani, dan mengatur dengan keadilan. Jangan hanya datang, tapi tinggalkan perubahan.
