beritax.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyoroti masalah serius dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut banyak dapur pelaksana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) gagal menjaga kualitas makanan. “Banyak SPPG yang makanannya basi karena masaknya lebih awal, mau cari enaknya,” ujar Cak Imin di Pandan, Selasa (21/10).
Menurutnya, kebiasaan itu menyebabkan makanan tidak segar saat disalurkan kepada penerima manfaat. Padahal, program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan ibu hamil. “SPPG Tapanuli Tengah bisa jadi contoh. Mereka disiplin dan tepat waktu dalam memasak,” lanjutnya.
Cak Imin menegaskan bahwa SPPG Tapanuli Tengah melayani lebih dari 3.500 penerima manfaat setiap harinya. Ia menilai pola manajemen yang diterapkan di daerah tersebut layak dijadikan standar nasional dapur gotong royong MBG.
Partai X: Program Bagus, Tapi Pelaksanaannya Gagal
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah. “Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya tegas. Menurutnya, program bergizi tidak ada artinya jika rakyat justru dirugikan karena makanan basi.
Prayogi menilai pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan standar mutu dapur MBG di seluruh Indonesia. “Jangan sampai uang rakyat habis untuk makanan yang tidak layak. Ini bentuk kelalaian yang zalim,” tambahnya.
Prinsip Partai X: Keadilan Sosial dan Akuntabilitas Publik
Partai X berpegang pada prinsip bahwa kesejahteraan rakyat harus didukung oleh sistem yang bersih dan transparan. Setiap program publik wajib dijalankan dengan standar etika, profesionalitas, dan pengawasan yang kuat. “Jika dapur publik dikelola tanpa disiplin, maka cita-cita keadilan sosial hanya tinggal slogan,” kata Prayogi.
Menurut Partai X, pelaksanaan MBG mencerminkan ujian bagi pemerintah untuk benar-benar berpihak kepada rakyat. “Gizi bukan proyek, tapi hak dasar manusia. Negara wajib menjamin hak itu tanpa kompromi,” tegasnya.
Solusi Partai X: Reformasi Pengawasan dan Keadilan Distribusi
Partai X menawarkan langkah solutif agar MBG berjalan sesuai prinsip pelayanan publik:
- Audit total SPPG oleh lembaga independen agar kualitas dapur publik terukur dan transparan.
- Kewajiban sertifikasi tenaga masak dan manajer dapur agar pelaksanaan MBG sesuai standar gizi nasional.
- Sistem pelaporan digital harian berbasis waktu masak dan distribusi agar makanan tetap segar.
- Partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan program untuk menjamin akuntabilitas sosial.
Partai X menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap lemahnya pelaksanaan di lapangan. “Program sebesar MBG tidak boleh dijalankan asal-asalan. Ini soal hak hidup sehat jutaan rakyat,” ujar Prayogi.
