BeritaX – Jakarta, 12 November 2026 – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta mempersiapkan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 13–14 November 2026. Salah satu rangkaian persiapan dilakukan melalui audiensi dengan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo.
Audiensi tersebut menjadi sarana pembekalan bagi mahasiswa untuk memperluas pemahaman mengenai perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, pemberantasan perdagangan orang, serta tantangan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Rita Wulandari Wibowo memaparkan sejumlah aspek penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk pentingnya koordinasi antarlembaga dalam proses penegakan hukum dan perlindungan korban.
Penanganan perkara di bidang tersebut tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan penanganan kasus.
Kolaborasi lintas sektor diperlukan dalam berbagai tahapan, mulai dari pencegahan, penerimaan laporan, pendampingan korban, penyelidikan dan penyidikan, hingga proses perlindungan dan pemulihan korban.
Mahasiswa juga memperoleh penjelasan mengenai peran psikolog forensik, psikolog klinis, psikiater, dan tenaga ahli lainnya dalam mendukung penanganan perkara yang melibatkan korban kekerasan.
Pendekatan multidisipliner tersebut memperlihatkan bahwa proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, membutuhkan perhatian terhadap aspek hukum, psikologis, sosial, dan kondisi korban.
Memahami Penerapan Hukum di Lapangan
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa mendapatkan wawasan mengenai penerapan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pembahasan tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara ketentuan hukum yang dipelajari di perguruan tinggi dan pelaksanaannya dalam proses penanganan perkara. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, pemahaman terhadap praktik penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mengembangkan kemampuan analisis terhadap persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.
Selain memahami ketentuan perundang-undangan, mahasiswa juga perlu mengenali berbagai tantangan dalam penanganan perkara, termasuk koordinasi kelembagaan, perlindungan hak korban, serta pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum.
KKN di Desa Jatireja sebagai Pengabdian Masyarakat
Audiensi dengan Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya tersebut berkaitan dengan persiapan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular untuk melaksanakan KKN di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, pada 13–14 November 2026.
Kegiatan KKN merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan hukum.
Edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pelaporan dugaan tindak pidana menjadi sejumlah materi yang berpotensi dikembangkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga melalui koordinasi bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya.
Mendorong Kesadaran Hukum Masyarakat
Kegiatan KKN juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami kondisi sosial masyarakat secara langsung.
Dalam konteks pendidikan hukum, pengabdian masyarakat memiliki peran penting untuk menghubungkan pemahaman akademik dengan persoalan hukum yang dihadapi warga.
Pengetahuan mengenai perlindungan perempuan dan anak, misalnya, dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak korban, langkah pencegahan kekerasan, serta akses terhadap lembaga yang berwenang memberikan perlindungan.
Meski demikian, pelaksanaan edukasi hukum perlu memperhatikan batas kewenangan mahasiswa. Penanganan perkara, penerimaan laporan resmi, dan pemberian layanan perlindungan korban tetap menjadi tanggung jawab lembaga serta tenaga profesional yang berwenang.
Dengan demikian, kontribusi mahasiswa dalam kegiatan KKN diarahkan pada pendidikan, penyuluhan, dan peningkatan literasi hukum masyarakat.
Menghubungkan Pendidikan Hukum dengan Praktik Pengabdian
Audiensi dengan Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo menjadi salah satu bagian dari persiapan akademik mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian di Kabupaten Subang. Melalui pertemuan tersebut, mahasiswa memperoleh perspektif mengenai praktik penegakan hukum dan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam menangani persoalan perlindungan perempuan dan anak.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam merancang kegiatan KKN yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Jatireja. Pelaksanaan KKN pada 13–14 November 2026 nantinya menjadi kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular untuk menerapkan pengetahuan akademik melalui kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum dan kepedulian sosial masyarakat.
