beritax.id – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dijadwalkan bertemu dengan sejumlah perwakilan kepala staf dari negara-negara lain dalam gelaran Indo Defence 2025. Pertemuan ini bertujuan memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerja sama militer.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa pertemuan ini akan membahas latihan militer bersama, kerja sama transfer teknologi, hingga potensi pembelian alutsista dari negara sahabat. Wahyu belum merinci siapa saja perwakilan negara yang akan ditemui.
Indo Defence 2025 yang berlangsung dari 11 hingga 14 Juni di JIExpo Kemayoran diikuti 1.180 perusahaan dari 55 negara. Pameran ini merupakan ajang unjuk kekuatan industri pertahanan global, termasuk dari Amerika Serikat dan Turki.
Hubungan Diplomatik Meningkat, Konflik Rakyat Masih Terabaikan
Partai X menilai, geliat diplomatik dan kerja sama militer memang penting, namun belum menyentuh persoalan mendesak rakyat. Konflik agraria, ketimpangan sosial, dan kekerasan sipil masih terus terjadi di banyak wilayah. Situasi ini memperlihatkan bahwa upaya membangun hubungan luar negeri belum seimbang dengan upaya menyelesaikan konflik dalam negeri.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyatakan bahwa pembangunan pertahanan tidak boleh menjadi panggung seremonial semata.
“Bukan hubungan luar negeri yang lemah, tapi perhatian terhadap konflik sipil dan kekerasan aparat di dalam negeri yang sangat lemah,” ujarnya.
Menurutnya, jika diplomasi luar negeri mulus namun konflik di Papua, konflik lahan di Sulawesi, hingga kekerasan berbasis gender di tubuh aparat tetap terjadi, maka kepercayaan publik terhadap negara akan kian terkikis.
Negara Seharusnya Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Partai X mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Diplomasi militer tidak boleh menjauh dari kepentingan kemanusiaan. Setiap kerja sama pertahanan harus menjamin bahwa teknologi dan pelatihan yang dibawa ke dalam negeri tidak digunakan untuk menekan kebebasan sipil atau membungkam kritik rakyat.
Pemerintah, dalam hal ini TNI AD, harus lebih terbuka soal rencana alutsista yang akan dibeli. Transparansi anggaran dan keterlibatan publik mutlak diperlukan agar pembangunan kekuatan militer tidak merugikan kesejahteraan rakyat sipil.
Partai X menekankan bahwa orientasi diplomasi pertahanan harus berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Pemerintah harus memisahkan kepentingan negara dari kehendak pemerintahan. “Kebijakan pertahanan harus diarahkan oleh rakyat, bukan hanya oleh pemilik modal dan kekuatan asing,” ujar Prayogi.
Untuk itu, Partai X menawarkan solusi konkret dengan memperkuat pendidikan melalui Sekolah Negarawan. Lembaga ini berkomitmen membentuk pemimpin dengan integritas, kejujuran, dan kemampuan berpikir kritis serta adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan mengedepankan prinsip melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, Sekolah Negarawan akan melahirkan pemimpin yang tidak larut dalam pencitraan, melainkan bekerja untuk rakyat.
Solusi Partai X: Diplomasi dengan Hati Nurani, Bukan Hanya Teknologi
Partai X menegaskan bahwa kerja sama luar negeri di bidang militer harus memberi dampak langsung bagi rakyat. Oleh karena itu, Partai X mengusulkan:
- Audit Sosial Kontrak Internasional – Setiap kontrak transfer teknologi harus mencantumkan nilai tambah bagi pendidikan vokasi dalam negeri.
- Anggaran Rakyat, Bukan Monopoli Proyek Militer – Alokasi APBN harus proporsional. Ketahanan sosial, pendidikan, dan kesehatan jangan dikorbankan demi diplomasi persenjataan.
- Sekolah Negarawan X-Institute – Menjadi pusat pelatihan diplomasi pertahanan berbasis nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat. Ini mengoreksi mentalitas penguasa yang terlalu pragmatis dan teknokratis.
Partai X menegaskan bahwa kerja sama luar negeri tidak boleh melupakan keadilan dalam negeri. Gempita diplomasi militer yang ditampilkan dalam Indo Defence tidak boleh menutupi suara rakyat yang selama ini terpinggirkan.
Karena bagi Partai X, perjuangan bukan soal kekuasaan, tapi tentang amanat. Dan amanat itu adalah: mengurus rakyat, bukan menaklukkan mereka.
