beritax.id – Krisis sosial yang menjalar di berbagai daerah kemiskinan yang tak kunjung turun, pengangguran yang melebar, biaya hidup yang menekan, dan ketimpangan yang makin terasa bukan hadir tiba-tiba. Tidak ada krisis sosial yang lahir sebagai kebetulan. Selalu ada sebab, selalu ada arah kebijakan yang menentukan kualitas hidup sebuah bangsa.
Indonesia saat ini menanggung dampak dari serangkaian keputusan yang tidak berdiri di atas kebutuhan rakyat. Kebijakan yang salah arah melahirkan realitas sosial yang pahit.
Ketika Kebijakan Tidak Melihat Rakyat, Rakyat Akan Merasa Tersisih
Banyak kebijakan publik dalam beberapa tahun terakhir lebih fokus pada angka-angka makro daripada nasib manusia yang hidup di balik angka tersebut. Pembangunan infrastruktur belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada daya beli. Bantuan sosial sering tidak tepat sasaran. Lapangan kerja tidak tumbuh sebanding dengan kebutuhan.
Rakyat merasa ditinggalkan.
Dan ketika rakyat merasa tidak menjadi prioritas, maka krisis sosial hanya tinggal menunggu waktu.
Salah Arah Kebijakan Menciptakan Ketimpangan yang Meluas
Ketimpangan bukan hanya masalah ekonomi ia adalah masalah pemerintahan dan moral. Ketika kebijakan berpihak pada kelompok berpengaruh, bukan pada rakyat luas, maka kesenjangan melebar dengan sendirinya. Tanah berpindah ke segelintir pemilik modal. Akses pendidikan berkualitas hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat. Akses kesehatan berbayar tinggi menekan keluarga miskin.
Ketimpangan lahir dari arah kebijakan yang membiarkan dominasi segelintir kelompok atas kepentingan rakyat banyak.
Melemahnya Perlindungan Sosial Memperburuk Keadaan
Di tengah tekanan ekonomi, rakyat justru dihadapkan pada sistem perlindungan sosial yang tidak kuat. Subsidi tidak konsisten, jaring pengaman sosial minim, dan kebijakan sering berubah tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat paling rentan. Rakyat dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak melindungi.
Krisis sosial memburuk ketika negara tidak hadir sebagai pelindung.
Kebijakan yang Tidak Konsisten Menghasilkan Rakyat yang Tidak Pasti
Ketidakpastian adalah musuh stabilitas sosial. Ketika kebijakan berubah cepat, tidak jelas, atau tidak memiliki arah jangka panjang, maka rakyat berada dalam ketidakpastian. Harga pangan, tarif energi, regulasi pekerjaan, hingga aturan pendidikan sering berubah tanpa koordinasi yang matang.
Ketidakpastian kebijakan melahirkan kecemasan sosial.
Kecemasan sosial melahirkan ketidakpercayaan.
Ketidakpercayaan melahirkan krisis bangsa.
Krisis Sosial adalah Cermin Kerusakan Tata Kelola
Tata kelola yang baik selalu dimulai dari keberpihakan yang jelas: berpihak pada rakyat. Namun ketika tata kelola dipengaruhi kepentingan sempit, ketika suara publik tidak lagi dianggap penting, dan ketika kebijakan tidak dibangun secara ilmiah dan partisipatif, maka lahirlah krisis sosial yang kita lihat hari ini.
Masalah sosial bukan masalah rakyat. Ia adalah hasil dari arah pemerintahan yang tidak menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan.
Kedaulatan Rakyat Menuntut Kebijakan yang Mengakar pada Kebutuhan Rakyat
Kedaulatan rakyat bukan konsep abstrak. Ia harus tercermin dalam setiap keputusan. Setiap regulasi harus menjawab kebutuhan rakyat: keamanan pangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Ketika kebijakan tidak berangkat dari realitas rakyat, maka kedaulatan kehilangan maknanya.
Krisis hari ini adalah bukti bahwa kebijakan telah berjalan terlalu jauh dari rakyat.
Solusi: Mengembalikan Arah Kebijakan ke Jalur yang Benar
Sesuai prinsip penyembuhan bangsa, solusi untuk mengakhiri krisis sosial dimulai dari pembenahan sistem kebijakan nasional:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional. Untuk menyatukan perspektif empat unsur negara dalam merumuskan kebijakan yang tidak salah arah.
- Amandemen konstitusi untuk menegaskan kembali kedaulatan rakyat. Agar arah kebijakan kembali berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan kepentingan segelintir pejabat.
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah. Agar kebijakan publik tidak dikendalikan oleh kepentingan jangka pendek.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran. Agar kebijakan dibangun di atas ilmu, data, dan kebutuhan nyata masyarakat.
- Digitalisasi total birokrasi dan pelayanan publik. Untuk memastikan setiap kebijakan transparan, akuntabel, dan menghilangkan ruang penyimpangan.
- Pemurnian kembali Pancasila sebagai kompas kebijakan. Agar nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan rakyat menjadi dasar setiap keputusan.
Krisis Sosial Bisa Diakhiri Jika Arah Kebijakan Berubah
Tidak ada krisis sosial yang terjadi tanpa sebab. Dan tidak ada krisis sosial yang tidak bisa diperbaiki jika arah kebijakan dikembalikan kepada rakyat.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang adalah arah. Yang lemah adalah keberpihakan. Dan yang hilang adalah suara rakyat dalam pembuatan kebijakan.
Krisis sosial bukan kebetulan. Ia adalah tanda bahwa saatnya negara kembali ke relnya melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur negara untuk kepentingan rakyat.
