beritax.id — Indonesia tengah menghadapi krisis kepemimpinan yang semakin terasa di berbagai lini. Bukan karena kurangnya orang yang berkuasa, tetapi karena absennya hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Padahal, hikmat adalah fondasi yang menuntun setiap pemimpin agar mampu melihat masalah secara jernih, memilih jalan terbaik, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya.
Dalam konteks kenegaraan, hilangnya hikmat menjelma menjadi kebijakan yang tidak berpijak pada keadilan, keputusan yang jauh dari nurani publik, dan kekuasaan yang lebih melayani kepentingan pejabat ketimbang kebutuhan rakyat. Inilah krisis yang diam-diam menghantui negara: kepemimpinan yang berjalan tanpa jiwa, tanpa arah, dan tanpa kebijaksanaan.
Prinsip Partai X menegaskan bahwa hikmat kebijaksanaan adalah pondasi paling mendalam dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana makna luhur sila ke-4 Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan .
Hikmat, sebagaimana dijelaskan, bukan sekadar kecerdasan teknis. Ia adalah kemampuan menilai persoalan secara adil, jujur, dan berlandaskan moral. Hikmat juga berkaitan dengan konsep keadilan dan pertimbangan nurani: sesuatu yang seharusnya menjadi karakter utama setiap pejabat negara. Tanpa hikmat, kebijakan hanya menjadi alat kuasa. Dengan hikmat, kebijakan menjadi jalan bagi keadilan.
Pengingat: Tugas Negara Ada Tiga, dan Semua Berkaitan dengan Hikmat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, kembali menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat sebagaimana tercantum dalam dokumen prinsip Partai X .
Semua tugas ini hanya dapat berjalan bila pemimpinnya berpegang pada hikmat kebijaksanaan. Tanpa itu, melindungi berubah menjadi menekan, melayani berubah menjadi mengabaikan, dan mengatur berubah menjadi menyulitkan.
Prinsip Partai X: Negara Harus Dipimpin oleh Negarawan, Bukan Sekadar Penguasa
Dalam dokumen resmi, Partai X menegaskan bahwa seorang negarawan adalah sosok yang bijaksana, berwibawa, visioner, serta ahli dalam ilmu kenegaraan dan pemerintahan .
Negarawan bekerja berdasarkan hikmat, bukan ambisi pribadi. Mereka memahami bahwa:
- Rakyat adalah pemilik kedaulatan.
- Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk melayani, bukan memerintah dengan sewenang-wenang .
- Kekuasaan adalah amanat, bukan hak istimewa.
Prinsip ini berulang kali ditekankan Partai X karena hilangnya hikmat kebijaksanaan adalah akar dari berbagai kegagalan negara, termasuk ketidakadilan, korupsi, dan manipulasi kekuasaan.
Partai X juga mencatat bahwa maraknya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan merupakan bukti ketidakhadiran nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktik kekuasaan .
Kebijakan publik menjadi tidak efektif. Pelayanan publik kehilangan kualitas. Rakyat merasa jauh dari negara. Semua ini bukan sekadar masalah teknis — ini masalah moral dan ketiadaan hikmat dalam pengambilan kebijakan.
Solusi Partai X: Mengembalikan Hikmat sebagai Roh Kepemimpinan
Untuk mengatasi krisis kepemimpinan ini, Partai X menawarkan solusi strategis yang langsung menyasar akar persoalan sebagaimana tertulis dalam dokumen resmi:
a. Musyawarah Kenegarawanan Nasional
Melibatkan kaum intelektual, tokoh agama, TNI/Polri, dan budaya untuk merumuskan arah baru negara berdasarkan hikmat kebijaksanaan nasional .
b. Amandemen Kelima UUD 1945
Mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat dengan memperkuat mekanisme permusyawaratan dan perwakilan .
c. Pemisahan Tegas Negara dan Pemerintah
Sehingga negara tetap stabil meskipun rezim berganti atau gagal, dan pejabat tidak lagi memonopoli kekuasaan atas nama negara .
d. Pemaknaan Ulang Pancasila Sebagai Pedoman Operasional
Bukan slogan, bukan jargon kekuasaan. Pancasila harus menjadi cahaya moral dalam setiap kebijakan publik .
e. Pendidikan Moral dan Berbasis Pancasila
Untuk memastikan generasi masa depan memiliki kedalaman hikmat kebijaksanaan dan tidak buta ideologi bangsa .
Penutup: Bangsa yang Dipimpin dengan Hikmat Akan Selalu Menang
Indonesia tidak kekurangan pejabat, tetapi kekurangan negarawan. Tidak kekurangan aturan, tetapi kekurangan kebijaksanaan. Tidak kekurangan sumber daya, tetapi kekurangan arah.
Krisis negara bukan terjadi karena rakyat kurang hebat, melainkan karena pemimpin kehilangan hikmat.
Dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila, memperkuat peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan, serta menghadirkan kepemimpinan yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan, Indonesia bisa keluar dari krisis dan melangkah menuju kejayaan.
