beritax.id – Fenomena melemahnya kesadaran pemerintah bayaran menjadi persoalan serius dalam kehidupan demokrasi hari ini. Pemerintah yang digaji oleh rakyat seharusnya menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama, namun dalam praktiknya, kesadaran itu kian memudar. Jabatan dijalankan secara administratif, tetapi terlepas dari tanggung jawab moral kepada rakyat yang membiayainya.
Ketika Jabatan Menjadi Rutinitas Kekuasaan
Alih-alih dipahami sebagai amanah, jabatan publik sering kali direduksi menjadi rutinitas kekuasaan. Orientasi kerja bergeser dari pelayanan ke sekadar pemenuhan prosedur. Dalam kondisi ini, rakyat hadir sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang harus dilindungi dan dilayani.
Krisis kesadaran di tubuh pemerintah bayaran berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari rakyat. Kebijakan menjadi jauh dari kebutuhan riil masyarakat, respons negara terhadap kesulitan rakyat melambat, dan kepekaan sosial aparatur negara terus menurun. Akibatnya, jarak antara negara dan rakyat semakin lebar.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Kehilangan Arah
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai bahwa krisis ini merupakan peringatan serius bagi demokrasi.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika kesadaran pemerintah bayaran hilang, maka negara kehilangan arah dan rakyat akan terus menanggung akibatnya,” ujar Rinto.
Ia menegaskan bahwa kesadaran moral adalah fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan.
Akar Masalah: Kekuasaan Tanpa Refleksi Moral
Menurut Rinto, akar krisis terletak pada kekuasaan yang dijalankan tanpa refleksi moral. Ketika pejabat tidak lagi mempertanyakan apakah kebijakannya berpihak pada rakyat, maka negara berubah menjadi struktur kaku yang jauh dari nilai keadilan dan empati.
Solusi: Memulihkan Kesadaran dan Amanah Kekuasaan
Sebagai langkah pemulihan, Partai X mendorong beberapa solusi konkret:
- Reorientasi Nilai dalam Pemerintahan
Menempatkan kembali kesadaran bahwa jabatan dan upah berasal dari rakyat. - Penguatan Etika dan Tanggung Jawab Publik
Menjadikan etika pelayanan dan kepekaan sosial sebagai standar utama kinerja pejabat. - Transparansi dan Kontrol Rakyat
Membuka ruang pengawasan publik yang nyata dan efektif terhadap kinerja pemerintah. - Pendidikan Kesadaran Demokrasi bagi Aparatur Negara
Menanamkan nilai bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa.
Krisis kesadaran dalam tubuh pemerintah bayaran bukan persoalan sepele, melainkan ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Selama pemerintah lupa bahwa ia digaji dan dimandatkan oleh rakyat, negara akan terus menjauh dari tujuan utamanya. Jalan keluar hanya satu: mengembalikan kesadaran bahwa negara ada untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan sebaliknya.
