beritax.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku tidak mengetahui soal dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan bagi bayi dan ibu hamil. Dugaan korupsi ini sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menargetkan penyimpangan dana dalam program penanganan gizi buruk pada 2016–2020.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pengadaan makanan tambahan ini berkaitan dengan program resmi pemerintah. Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci tentang sejauh mana keterlibatan pejabat dalam kasus tersebut.
Ketidakpedulian terhadap Kehidupan Rentan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengecam keras praktik korupsi yang menyasar program gizi untuk ibu hamil dan bayi. Ia menyebut tindakan ini sebagai bentuk kejahatan akut terhadap masa depan bangsa.
Menurut Prayogi, jika hak hidup anak dalam kandungan dan ibu hamil saja bisa dijarah, maka pemerintah telah kehilangan kompas moral. Negara tak boleh abai terhadap kehidupan yang paling rentan.
“Kalau anak dalam kandungan pun tidak aman dari korupsi, kita sedang menonton runtuhnya nalar kemanusiaan para penguasa,” ujar Prayogi.
Prayogi kembali menegaskan prinsip utama bernegara. Negara dibentuk untuk tiga tujuan yaitu melindungi rakyat, melayani kebutuhan rakyat, dan mengatur dengan adil. Ia menilai, penguasa yang diam atas korupsi ini telah melanggar ketiga fungsi negara tersebut.
Negara tidak bisa menutup mata atas laporan KPK. Pemerintah harus aktif menelusuri aliran dana, menghukum pelaku, serta memulihkan hak-hak rakyat yang dirugikan.
Prinsip Partai X: Pemerintah Adalah Pelayan Rakyat, Bukan Pelindung Koruptor
Partai X menegaskan bahwa negara adalah entitas yang harus dikelola secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bila pemerintah gagal menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi ibu dan anak, maka fungsi negara telah tereduksi menjadi formalitas belaka.
Partai X juga mengingatkan bahwa pengelolaan negara harus dijalankan oleh para negarawan sejati. Yakni mereka yang paham ilmu pemerintahan, visioner, dan berani memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Solusi Partai X: Audit Total dan Pembentukan Unit Anti-Korupsi Kesejahteraan Dasar
Partai X mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap seluruh anggaran program gizi ibu dan anak sejak 2016. Seluruh kontrak, pengadaan, hingga distribusi harus diperiksa oleh auditor independen dan diumumkan secara terbuka.
Partai X juga mengusulkan pembentukan Unit Anti-Korupsi Kesejahteraan Dasar di bawah lembaga pengawas negara. Unit ini bertugas khusus mengawasi dana kesehatan, pendidikan, dan sosial agar tidak diselewengkan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Kejahatan atas nama anggaran tidak boleh dimaafkan, apalagi jika menyasar kehidupan paling rentan. Negara harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat, bukan kepada penguasa yang memperkaya diri.
