beritax.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kecerdasan buatan. Salah satu isu yang paling disorot adalah potensi penyalahgunaan teknologi deepfake yang kian sulit dikenali.
Dalam pernyataan resminya, Nezar mencontohkan bagaimana disinformasi berbasis deepfake sempat mengecoh pembuat kebijakan selama ketegangan antarnegara Iran-Israel. Hal itu memperlihatkan bahwa bahkan pemangku kebijakan bisa menjadi korban manipulasi visual yang dibungkus dengan teknologi canggih.
Nezar menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi konsumen pasif dalam perkembangan teknologi, tetapi juga turut menjadi produsen dan penyumbang nilai strategis global dalam pengembangan kecerdasan buatan.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan tata kelola etis dan regulasi fleksibel untuk teknologi AI, termasuk dokumen Readiness Assessment Methodology for AI (RAM-AI) yang diklaim sebagai yang pertama di ASEAN.
Partai X: Jangan Hanya Waspadai Deepfake, Waspadai Juga Tipu Daya Kebijakan!
Ketua Umum Partai X, Erick Karya, mengingatkan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan cara adil dan transparan. Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada ancaman digital semu, sementara hoaks dalam bentuk kebijakan dibiarkan menyebar dan menciptakan kebingungan.
“Kalau pemerintah bisa bicara panjang soal hoaks visual, kenapa masih banyak kebijakan yang membingungkan publik?” tanya Erick. “Rakyat dibingungkan bukan hanya oleh deepfake, tapi juga oleh janji palsu yang dipoles sedemikian rupa jadi program.”
Bagi Partai X, perlindungan terhadap warga negara tidak hanya berupa sensor digital, tetapi juga keterbukaan atas kebijakan yang dibuat.
Banyak proyek atau program diglorifikasi secara visual, namun manfaatnya nihil di lapangan. Inilah yang disebut Partai X sebagai hoaks kebijakan berita palsu yang disahkan melalui rapat dan disebarkan lewat jargon.
Prinsip dan Solusi Partai X untuk Keamanan Informasi dan Etika Kebijakan
Dalam dokumen prinsip Partai X yang berbasis demokrasi substantif, teknologi adalah alat, bukan tujuan. Maka, pemerintah wajib memastikan:
- Perlindungan publik terhadap manipulasi teknologi tanpa mengorbankan hak-hak sipil.
- Keterbukaan informasi dan audit publik atas semua kebijakan, termasuk program berbasis AI.
- Pendidikan literasi digital berbasis komunitas, bukan hanya seminar pejabat.
Partai X juga menekankan pentingnya membangun Sekolah Negarawan yang tidak hanya mengajarkan etika teknologi, tapi juga memadukan etika kepemimpinan dengan akuntabilitas kebijakan. Sekolah Negarawan akan menjadi arena belajar publik yang menguji ketahanan moral pemimpin terhadap teknologi manipulatif.
Kesimpulan: Jangan Biarkan Kebijakan Dibungkus Hoaks Sementara Deepfake Saja Diwaspadai
Partai X menghargai langkah antisipasi pemerintah terhadap AI dan deepfake. Namun, pemerintah juga harus serius menghadapi hoaks yang lebih berbahaya yakni kebijakan-kebijakan manipulatif yang menipu rakyat secara legal.
Jika pemerintah hanya fokus pada wajah palsu, tapi membiarkan substansi kebijakan tetap palsu, maka kepercayaan rakyat akan hilang. Menurut Erick Karya, “Rakyat butuh pemerintah yang jujur dari kata sampai kebijakan, bukan hanya jujur dari tampilan visual.”
