beritax.id – Korporasi global menguasai pasar dunia dan mempengaruhi kebijakan ekonomi negara dengan modal besar. Perusahaan besar, dengan sumber daya finansial yang tak terbatas, sering kali memiliki kekuatan untuk mengubah atau menyesuaikan kebijakan ekonomi demi kepentingan mereka. Negara-negara, terutama negara berkembang, kerap terpaksa mengakomodasi tuntutan korporasi ini, yang seringkali merugikan kesejahteraan rakyat. Dengan modal yang sangat besar, korporasi global mendominasi kebijakan fiskal, perpajakan, dan perdagangan internasional.
Dominasi Korporasi Global dalam Pengambilan Kebijakan Ekonomi
Korporasi global menggunakan modal mereka untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara tempat mereka beroperasi. Lobi pemerintahan, sumbangan, dan perjanjian internasional menjadi saluran bagi mereka untuk memperoleh insentif pajak. Kebijakan perdagangan yang menguntungkan, dan penghindaran regulasi yang merugikan keuntungan mereka. Negara-negara berkembang seringkali tidak memiliki kekuatan untuk melawan tekanan ini, sehingga kebijakan ekonomi lebih berpihak pada korporasi besar daripada pada kepentingan rakyat.
Tanggapan Prayogi R Saputra: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam menghadapi pengaruh besar korporasi global, negara harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada keuntungan korporasi. Negara harus mampu mengatur perekonomian tanpa terpengaruh oleh tekanan dari perusahaan besar yang mengutamakan laba di atas kesejahteraan sosial.
Solusi untuk Mengurangi Pengaruh Korporasi Global terhadap Kebijakan Ekonomi
- Reformasi Pajak untuk Meningkatkan Keadilan Sosial
Pemerintah harus merumuskan kebijakan pajak yang lebih progresif untuk perusahaan besar dan individu kaya. Pajak yang lebih tinggi bagi korporasi besar akan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada kebijakan ekonomi global. - Mengurangi Ketergantungan pada Perjanjian Perdagangan Internasional yang Merugikan
Negara harus meninjau ulang perjanjian perdagangan internasional yang merugikan kepentingan nasional. Pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam setiap kesepakatan ekonomi, bukan hanya keuntungan perusahaan besar. - Peningkatan Pengawasan terhadap Praktik Penghindaran Pajak
Negara perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi global. Sistem pengawasan yang lebih ketat akan memastikan bahwa perusahaan besar membayar pajak yang sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh. - Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM
Negara harus lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM untuk mengurangi ketergantungan pada korporasi besar. Dukungan untuk sektor-sektor ini akan meningkatkan daya saing ekonomi domestik dan mengurangi pengaruh korporasi global. - Menegakkan Regulasi yang Lebih Ketat pada Lobi Korporasi
Pemerintah harus menetapkan regulasi yang lebih ketat dalam hal lobi pemerintahan dan pengaruh korporasi terhadap kebijakan negara. Transparansi dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi akan mengurangi dominasi korporasi dalam keputusan penting.
Penutup: Menjaga Kedaulatan Ekonomi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat
Korporasi global yang menguasai dan mempengaruhi kebijakan ekonomi negara menambah ketimpangan sosial dan merugikan rakyat. Prayogi R Saputra menekankan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan ekonomi yang lebih adil. Reformasi kebijakan fiskal, perdagangan, dan pajak yang berpihak pada rakyat akan memperkuat kedaulatan ekonomi negara dan menciptakan perekonomian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
