beritax.id — Pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konflik Papua kembali dipertanyakan. Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko, menegaskan bahwa penyelesaian konflik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak dapat diselesaikan dengan operasi militer semata.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan pendekatan komprehensif dan multidimensi, dengan mengedepankan forum dialog serta operasi sipil yang menumbuhkan rasa aman di masyarakat Papua.
Menurut Sasongko, medan konflik di Papua bukan semata arena tembak-menembak, melainkan ladang kepercayaan yang hanya bisa ditumbuhkan melalui kerja keras dan komitmen jangka panjang.
Partai X: Keadilan Sosial Tak Bisa Ditegakkan Lewat Senjata
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menanggapi serius pernyataan tersebut. Menurutnya, konflik Papua bukan semata soal keamanan, tetapi tentang keadilan sosial yang belum ditegakkan.
“Papua bukan medan perang, tapi ladang yang selama ini dipanen pengabaian,” ujar Rinto. Ia menegaskan bahwa rakyat Papua tidak menuntut senjata atau operasi militer, melainkan kepastian hak, martabat, dan perlindungan.
Partai X mengkritik pendekatan keamanan yang masih dominan dan mengabaikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi rakyat Papua. Negara, lanjut Rinto, seharusnya hadir dengan pelayanan, bukan hanya dengan patroli.
Menurut prinsip Partai X, tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Pemerintah seharusnya bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjamin keadilan sosial.
“Jangan sampai Papua hanya diingat ketika ribut, tapi dilupakan saat butuh air bersih dan listrik,” tegas Rinto.
Partai X menegaskan bahwa solusi permanen hanya bisa dicapai jika pemerintah pusat meninjau ulang pendekatan keamanan dan menggantinya dengan pendekatan keadilan berbasis hak rakyat.
Solusi Partai X: Dialog dan Pendidikan Kepemimpinan Papua
Sebagai solusi, Partai X mendorong dibentuknya lembaga Sekolah Negarawan Papua. Lembaga ini bertujuan mencetak pemimpin muda Papua yang memiliki karakter negarawan, berpikir strategis, dan mampu menjadi jembatan antara rakyat Papua dan negara.
Selain itu, negara harus menjamin pemerataan pembangunan dan akses publik di Papua. Ini termasuk layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta kepastian hak atas tanah dan budaya.
“Keadilan tidak bisa hadir di ujung senapan. Ia hadir melalui penghormatan terhadap martabat manusia,” kata Rinto.
Evaluasi Total Operasi Keamanan di Papua
Partai X juga menuntut evaluasi total terhadap semua operasi keamanan yang selama ini dilakukan di Papua. Negara harus terbuka terhadap kritik dan audit publik, terutama dalam hal akuntabilitas tindakan aparat.
Kematian warga sipil dalam konflik harus dijadikan alarm kegagalan, bukan justifikasi untuk mengirim bala tentara tambahan. “Keadilan tak boleh tertinggal dalam setiap patroli negara,” tegas Rinto.
Partai X menutup dengan satu pesan jelas: Rakyat Papua bukan ancaman. Mereka adalah bagian sah dari bangsa yang sedang meminta didengar, dimanusiakan, dan diperlakukan adil.
