beritax.id – Dolar Amerika Serikat (AS) tengah dalam tekanan hebat. Indeks dolar (DXY) sudah turun lebih dari 9% sejak awal tahun. Banyak mata uang Asia merespons tren ini dengan menguat signifikan. Yen Jepang memimpin dengan penguatan 10,6% year to date (ytd), disusul dolar Singapura dan won Korea Selatan yang masing-masing naik 4,1% dan 3,8%.
Namun, rupiah Indonesia justru melemah paling dalam. Sepanjang 2025, rupiah ambruk 4,72% ytd, menunjukkan kerentanan yang belum tertangani. Melemahnya dolar seharusnya menjadi peluang bagi negara berkembang, namun rupiah justru kehilangan momentumnya.
Sentimen negatif terhadap dolar menguat setelah Presiden AS Donald Trump menyerang Ketua The Fed, Jerome Powell. Trump menyebut Powell sebagai “pecundang besar” dan mendesak pemangkasan suku bunga segera. Pernyataan ini memperburuk ketidakpercayaan pasar terhadap independensi bank sentral AS.
Kebijakan proteksionisme dan perang tarif AS juga mengganggu rantai pasok global. Ini berimbas pada melambatnya pertumbuhan dan naiknya inflasi di Amerika Serikat. Banyak investor pun menarik dana mereka dari aset dolar dan beralih ke mata uang serta obligasi negara lain.
Partai X: Pemerintah Harus Ingat Fungsinya
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan pentingnya peran negara dalam melindungi dan melayani rakyat. Ia menyatakan, “Tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.”
Menurutnya, pelemahan rupiah mencerminkan lemahnya strategi ekonomi nasional. Ia mempertanyakan, “Jika negara lain bisa memperkuat mata uangnya, mengapa kita masih pasrah dan tunduk?”
Bagi Partai X, pemerintah adalah amanah rakyat. Pemerintah harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Ketika kurs rupiah terjun bebas, harga barang impor melonjak, dan daya beli rakyat makin tercekik.
Merancang Kebijakan untuk Kedaulatan Ekonomi
Prayogi mengingatkan bahwa ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan, tetapi menyangkut kedaulatan dan martabat bangsa. “Kita tidak bisa terus bergantung pada dolar,” tegasnya. Ia menyoroti lemahnya intervensi pemerintah dalam merespons depresiasi mata uang nasional.
Ia juga menegaskan bahwa negara harus menjadi pelindung, bukan penonton pasif. Kebijakan fiskal dan moneter harus diarahkan untuk memperkuat sektor produktif dan memperluas basis ekspor. Bukan malah menyerahkan nasib rupiah pada gejolak eksternal.
Partai X menilai saatnya Indonesia merdeka secara finansial. Prinsip ekonomi berkeadilan yang berlandaskan pada kemandirian harus segera diwujudkan.
Menurut prinsip Partai X, negara harus hadir untuk mengatur dan mengelola kebijakan ekonomi demi kesejahteraan semua rakyat.
Kedaulatan ekonomi, bagi Partai X, bukan hanya jargon. Itu adalah misi kenegaraan. “Jika pemerintah tidak mampu menjaga nilai tukar dan daya beli rakyat, maka ia telah gagal menjalankan amanah konstitusi,” tutup Prayogi.
