beritax.id – Rekrutmen partai politik seharusnya menjadi mekanisme mencari calon pemimpin berkualitas untuk melayani rakyat. Namun praktiknya sering berbeda. Partai kerap menjadi alat bagi pemilik atau ketua umum. Rakyat tidak selalu mendapatkan calon terbaik bangsa. Justru calon terbaik menurut kepentingan internal partai yang diutamakan. Ironisnya, partai politik sering kalah manajemen dibanding agen ART profesional. Dalam sistem rumah tangga, agen menyeleksi kandidat tanpa konflik kepentingan. Partai politik justru mengutamakan pejabat internal.
Agen ART menempatkan orang sesuai kebutuhan pemilik rumah. Mereka tidak mencalonkan pemilik agennya sendiri. Logika sederhana ini gagal dipahami dalam pemerintahan. Ketua umum partai ingin menjadi presiden. Pendiri partai ingin menduduki jabatan publik. Struktur partai menjadi jalan bagi kepentingan pribadi. Rakyat diminta menyebut ini demokrasi, meski penuh masalah manajemen.
Partai sebagai Agen atau Kendaraan Penguasa?
Jika negara diibaratkan rumah besar, rakyat adalah pemiliknya. Presiden adalah pelaksana yang melayani kepentingan rakyat. Partai politik semestinya menjadi agen yang menyaring kandidat terbaik. Namun faktanya, partai sering menjadi kendaraan pemilik agennya sendiri. Fungsi publik partai berubah menjadi kepentingan privat pejabat. Rakyat sering hanya melihat promosi internal. “Pilih ketua umum kami,” kata partai, bukan “ini kader terbaik yang kami siapkan.”
Konstitusi memberi partai posisi menentukan pencalonan presiden. Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan calon diusulkan partai politik. Rakyat memilih langsung, tapi pintu pencalonan berada di tangan partai. Kedaulatan rakyat menjadi tidak utuh. Bahkan kunci partai sering dipegang segelintir pejabat. Partai membawa kepentingan internalnya kepada rakyat. Kebutuhan partai dan negara tidak selalu sama.
Dampak Konflik Kepentingan bagi Negara
Partai ingin menang elektoral. Negara membutuhkan kepemimpinan berkualitas. Partai membutuhkan figur yang menaikkan suara. Negara membutuhkan manusia yang mampu mengurus hukum, ekonomi, dan pendidikan. Partai membutuhkan koalisi, negara membutuhkan arah. Dominasi partai atas kebutuhan internal mengubah demokrasi menjadi pasar kekuasaan. Rakyat menjadi pembeli produk yang sudah dikemas. Yang muncul bukan figur paling layak, tapi figur paling kuat dalam partai.
Jika partai salah menyeleksi, negara salah arah. Dampaknya memengaruhi ratusan juta rakyat. Kritik terhadap partai bukan anti-demokrasi. Kritik diperlukan agar demokrasi tidak dibajak mekanisme internal yang tertutup. Demokrasi harus memastikan pilihan yang tersedia layak dipilih. Analogi agen ART mengingatkan pentingnya profesionalisme. Pihak yang mengelola rekrutmen tidak boleh menjadikan sistem kendaraan kepentingan sendiri.
Tanggapan Rinto Setiyawan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan tugas negara tiga: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Ia menekankan pemimpin negara harus lahir dari proses seleksi objektif. Jabatan publik bukan hadiah. Kekuasaan harus dipahami sebagai amanah pelayanan publik. Rinto menilai partai wajib menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pejabat. Pemimpin harus dilahirkan melalui rekrutmen profesional dan terbuka. Partai adalah institusi publik, bukan kendaraan promosi pribadi.
Solusi Reformasi Rekrutmen
Reformasi internal partai menjadi langkah mendesak. Seleksi calon berbasis kompetensi dan integritas menjadi prioritas. Partai harus membangun sekolah kader yang berjenjang. Pendidikan politik berkelanjutan menghasilkan stok pemimpin berkualitas. Demokratisasi internal perlu diperkuat. Penentuan calon melibatkan mekanisme musyawarah terbuka. Dominasi ketua umum dan pejabat dibatasi untuk mengurangi konflik kepentingan.
Revisi regulasi pencalonan menjadi opsi tambahan. Jalur independen atau konvensi terbuka memberi rakyat akses lebih banyak. Literasi politik masyarakat harus ditingkatkan. Rakyat perlu menilai calon secara kritis. Pilihan tidak boleh ditentukan oleh pencitraan semata. Kesadaran publik menekan partai memperbaiki mekanisme seleksi internal.
Menegakkan Demokrasi Substantif
Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan pemilu berkala. Demokrasi harus menjamin kualitas pilihan bagi rakyat. Rekrutmen partai politik menjadi fondasi utama kualitas demokrasi. Partai politik harus menjadi sekolah kepemimpinan, bukan kendaraan kekuasaan pribadi. Profesionalisme internal menjadi syarat mutlak. Sesuai Rinto Setiyawan, negara harus melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Reformasi rekrutmen partai menjadi langkah penting demi masa depan demokrasi Indonesia.
