beritax.id – Di Indonesia, banyak aturan terlihat tajam bagi rakyat biasa, tetapi tumpul bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Warga sering dihukum berat karena kesalahan kecil, sementara pejabat yang melakukan pelanggaran besar sering lolos tanpa konsekuensi. Kondisi ini membuat rakyat merasa keadilan hanya berlaku untuk sebagian orang, bukan seluruh warga negara. Ketimpangan ini terus memperlebar jurang sosial dan ekonomi, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari, rakyat sering dihadapkan pada biaya pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan terbatas, dan pekerjaan yang tidak menjamin kesejahteraan. Sementara segelintir orang menikmati fasilitas mewah dan perlakuan istimewa, sehingga rasa frustrasi di kalangan rakyat meningkat.
Rakyat Adalah Raja
Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Artinya, mereka adalah raja yang seharusnya dilayani, bukan diabaikan. Pemerintah hadir untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Namun kenyataannya, banyak kebijakan justru berpihak pada pejabat dan korporasi besar. Ketika prinsip ini dilupakan, keadilan sosial mati pelan-pelan. Rakyat merasakan ketidakadilan dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Banyak keluarga menengah ke bawah menanggung beban berat akibat kebijakan yang tidak berpihak. Jika rakyat diabaikan, maka demokrasi dan kepercayaan terhadap negara pun akan runtuh, sementara ketimpangan terus membesar.
Sistem yang Membiarkan Ketidakadilan
Sistem hukum dan aturan ekonomi yang berlaku sering tidak konsisten. Praktik korupsi, nepotisme, dan favoritisme membuat orang kaya dan berkuasa tetap aman dari sanksi. Sementara rakyat yang melanggar sedikit aturan langsung dihukum keras. Ketidakadilan ini menimbulkan frustrasi dan rasa tidak dihargai. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun drastis karena rakyat merasa hak-haknya diabaikan. Jika sistem tidak diperbaiki, ketidakadilan akan terus berlangsung, dan jurang antara kaya dan miskin semakin melebar. Rakyat membutuhkan sistem yang adil, transparan, dan konsisten agar setiap warga negara diperlakukan setara.
Solusi Agar Keadilan Tidak Mati
Pemerintah harus memastikan aturan berlaku sama untuk semua orang. Tidak ada yang boleh diistimewakan, baik kaya maupun miskin. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah harus diperkuat agar kesejahteraan meningkat. Reformasi fiskal, perpajakan, pendidikan, dan layanan kesehatan perlu dilakukan secara merata. Transparansi dan akuntabilitas wajib ditegakkan agar kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Setiap langkah pemerintah harus menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan, sehingga keadilan sosial dapat tercapai.
Keadilan sosial mati pelan-pelan ketika aturan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Negara sejati menempatkan rakyat sebagai raja yang harus dilayani sepenuh hati. Tanpa prinsip ini, ketidakadilan sosial akan terus berlanjut, kesenjangan melebar, dan rakyat tetap menderita, meskipun sumber daya negara melimpah. Hanya dengan pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat, keadilan sosial dapat hidup dan kesejahteraan dirasakan seluruh warga negara.
