Oleh Rinto Setiyawan – Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute
beritax.id – Indonesia tidak sedang krisis ekonomi semata. Yang lebih mengkhawatirkan adalah krisis ideologi krisis terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya republik ini. Pancasila, sebagai dasar negara, kini kehilangan tempat dalam alam pikir dan perilaku banyak pemangku kekuasaan, institusi, dan bahkan generasi muda.
Krisis ini bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah akibat logis dari kesalahan desain struktur ketatanegaraan kita. Sebuah struktur yang tidak menjadikan Pancasila sebagai living ideology, melainkan sekadar simbol pada dinding, dokumen seremonial, atau pasal-pasal yang tidak dipatuhi.
Pancasila Memudar, Ideologi Transaksional Menjamur
Dalam sistem ketatanegaraan yang rusak, nilai Pancasila perlahan tergerus oleh ideologi-ideologi transaksional. Kebijakan negara tak lagi berbasis pada keadilan sosial, gotong royong, dan persatuan, melainkan pada hitung-hitungan kekuasaan, keuntungan ekonomi sempit, dan pertukaran kepentingan.
Sementara itu, di sisi lain, radikalisasi dan polarisasi ekstrem tumbuh subur karena negara gagal menjadi pengayom semua pihak. Rakyat dibiarkan tercerai-berai dalam identitas, opini, bahkan saling mencurigai satu sama lain. Bukannya mempersatukan, sistem justru memfasilitasi konflik horizontal melalui kebijakan yang eksklusif, penegakan hukum yang tebang pilih, dan komunikasi negara yang tidak membangun kepercayaan.
Definisi Politik yang Menyimpang: Sumber Kekacauan
Salah satu akar masalahnya adalah penyimpangan makna politik itu sendiri. Hari ini, politik dipahami sebagai perebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Padahal, menurut Sekolah Negarawan X Institute, politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Namun yang terjadi, politik justru digunakan untuk membajak kekuasaan demi melanggengkan privilese. Inilah yang membuat kekuasaan kehilangan arah ideologis. Ia menjadi kendaraan pribadi, bukan alat negara untuk memuliakan rakyat. Inilah yang dinamakan telah terjadi “kejahatan politik”.
Polarisasi dan Radikalisme Adalah Buah Sistem yang Salah
Jangan salahkan rakyat ketika mereka terbelah oleh fanatisme kelompok, agama, atau ideologi. Karena struktur ketatanegaraan kita sendiri tidak pernah memberikan ruang belajar kebangsaan yang sehat dan jujur. Pendidikan kewarganegaraan menjadi formalitas. Pendidikan politik menjadi cemoohan.
Ketika negara gagal menanamkan nilai Pancasila dalam sistem hukum, birokrasi, ekonomi, dan budaya, maka rakyat akan mencari pegangan lain. Di situlah ideologi asing, radikal, bahkan transaksional masuk dan menjajah ruang pikir masyarakat.
Penutup: Reformasi Struktur Tata Negara Adalah Syarat Selamatkan Ideologi Bangsa
Kita tak bisa bicara pemurnian Pancasila tanpa memperbaiki kerangka struktur ketatanegaraan.
Kita tak bisa berharap rakyat mengamalkan nilai bangsa, sementara institusi negara malah mengkhianatinya setiap hari.
Dan kita tak bisa minta masyarakat bersatu, bila negara sendiri justru mempertontonkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam setiap kebijakan.
Maka, krisis ideologi ini bukan soal rakyat yang lupa, tetapi negara yang abai.
Dan solusinya bukan sekadar sosialisasi Pancasila, melainkan reformasi menyeluruh atas struktur dan arah kekuasaan lembaga negara.
