beritax.id – Pernyataan pemerintah Indonesia terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menilai program MBG lebih mendesak ketimbang pembukaan lapangan kerja.
“Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,” ujar Rachmat Pambudy dalam acara Prasasti Economic Forum di The Ritz-Carlton Pacific Place, Kamis (29/1/2026), dilansir Kompas.com.
Kontroversi Antara MBG dan Penciptaan Lapangan Kerja
Pernyataan tersebut memicu perdebatan. Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM, Dr. Hempri Suyatna, berseberangan pendapat dengan Kepala Bappenas. Hempri menilai bahwa kebijakan menciptakan lapangan pekerjaan harus tetap menjadi prioritas utama, apalagi di tengah tingginya angka pengangguran akibat PHK beberapa tahun terakhir.
“Saya kira penciptaan lapangan pekerjaan harus tetap penting,” ujar Hempri. Ia menyarankan agar program MBG juga diarahkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan mendorong perkembangan UMKM di sektor pertanian dan peternakan.
Evaluasi Klaim Penciptaan Lapangan Kerja melalui MBG
Badan Gizi Nasional (BGN), yang mengelola program MBG, sering mengklaim bahwa program ini sudah menyerap banyak tenaga kerja. Seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, yang mengatakan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) MBG sudah mencapai 20.419 SPPG.
“Berarti secara tidak langsung sudah membuka lapangan pekerjaan hampir 1 juta lebih,” kata Dadang. Namun, Hempri menilai bahwa perlu ada validasi lebih lanjut terkait klaim tersebut. Khususnya terkait apakah tenaga kerja yang terserap bersifat sementara atau berkelanjutan.
Perlu Validasi Keberlanjutan Penciptaan Lapangan Kerja
Hempri juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa lapangan kerja yang tercipta melalui MBG bersifat berkelanjutan dan tidak hanya sementara. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja dalam program ini harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan. Adapun baik itu MBG atau penciptaan lapangan kerja, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Berkelanjutan
Partai X mengusulkan beberapa solusi untuk mengoptimalkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat:
- Menyusun kebijakan yang menyeimbangkan antara program kesejahteraan sosial dan penciptaan lapangan pekerjaan.
- Memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat, terutama di sektor UMKM.
- Mendorong pemerintah untuk membuat program yang berkelanjutan. Adapun yang tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, agar masyarakat dapat bersaing di pasar kerja.
Partai X mendukung penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang tepat sasaran. Setiap kebijakan, termasuk MBG, harus selalu mengutamakan keadilan sosial dan kemakmuran jangka panjang bagi rakyat Indonesia.
