beritax.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini meluas ke sektor ekonomi melalui kolaborasi Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Asosiasi Pengusaha Industri Mikro, Kecil, dan Menengah Nusantara (APIMSA). Kolaborasi ini melahirkan konsep MBG-Preneur, yang diklaim sebagai upaya menciptakan ekosistem wirausaha dari program bantuan sosial.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa MBG bukan hanya tentang makanan bergizi, tetapi juga pembangunan ekonomi rakyat. “Membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan investasi sosial masyarakat, bukan sekadar bantuan pemerintah,” kata Dadan di Jakarta, Jumat (7/11).
Namun, di tengah semangat kolaborasi ini, muncul pertanyaan dari publik: apakah MBG-Preneur benar-benar untuk rakyat, atau justru proyek baru bagi pejabat dan mitra bisnisnya?
Partai X: Jangan Biarkan Program Rakyat Jadi Lahan Proyek
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan agar program berbasis kesejahteraan rakyat tidak berubah menjadi arena proyek ekonomi penguasa.
“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kalau program rakyat dijadikan lahan bisnis terselubung, maka negara kehilangan maknanya,” tegas Prayogi.
Menurutnya, MBG adalah program sosial yang semestinya murni berpihak pada rakyat. Jika program ini diwarnai kepentingan kelompok tertentu, maka tujuan pemerataan kesejahteraan akan gagal.
Prinsip Partai X: Keadilan dan Keberpihakan untuk Rakyat
Partai X menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus berlandaskan prinsip “keadilan sosial untuk seluruh rakyat”. Dalam konteks MBG-Preneur, hal itu berarti memastikan pelibatan UMKM bukan hanya formalitas, tetapi betul-betul menguntungkan pelaku usaha kecil di daerah.
Prayogi mengingatkan, partisipasi masyarakat dalam program MBG harus berbasis pemberdayaan, bukan ketergantungan. Pemerintah wajib memastikan tidak ada ketimpangan antara pelaku kecil dan pihak besar yang menunggangi program dengan dalih kolaborasi.
“Kalau ada pihak yang hanya ingin menikmati proyek, itu bentuk penyimpangan dari amanat keadilan rakyat,” ujarnya.
Solusi Partai X: Ekonomi Rakyat Harus Nyata, Bukan Seremonial
Partai X menawarkan tiga solusi agar MBG-Preneur benar-benar menjadi program rakyat, bukan proyek segelintir pihak.
Pertama, audit transparan dan berkala terhadap seluruh mitra MBG, termasuk APIMSA, untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan. Kedua, pelibatan langsung pelaku UMKM lokal, terutama perempuan dan keluarga miskin, dalam pengelolaan SPPG dan produksi makanan bergizi. Ketiga, pembentukan dewan pengawas independen dari unsur masyarakat untuk memastikan dana program digunakan sesuai tujuan.
Prayogi menekankan, setiap rupiah dalam program rakyat harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan hanya laporan sukses di atas kertas.
Penutup: Kritis, Obyektif, dan Solutif
Partai X menegaskan pentingnya menjaga semangat program MBG agar tetap berpihak pada rakyat. Pemerintah tidak boleh menjadikan program bergizi gratis sebagai panggung kekuasaan atau bisnis tersembunyi.
“Kalau rakyat masih lapar, tapi pejabat kenyang proyek, maka semangat MBG sudah kehilangan arah,” tegas Prayogi. “Rakyat butuh bukti, bukan branding.”
