beritax.id – Kenaikan harga kebutuhan pokok kembali menjadi beban harian masyarakat. Dari beras, cabai, hingga biaya transportasi dan sewa rumah, lonjakan harga terasa lebih cepat dibandingkan pertumbuhan upah. Di banyak keluarga pekerja, gaji bulanan habis sebelum akhir bulan bukan karena konsumsi berlebihan, melainkan karena biaya hidup yang terus merangkak naik.
Dalam beberapa bulan terakhir, harga pangan bergejolak akibat cuaca ekstrem dan gangguan distribusi. Pada saat yang sama, penyesuaian upah minimum di sejumlah daerah dinilai tidak sebanding dengan inflasi riil yang dirasakan warga. Banyak pekerja sektor formal dan informal mengaku kenaikan upah “hanya cukup di atas kertas,” tetapi kalah cepat dari lonjakan harga di pasar.
Pelaku UMKM dan pekerja harian juga terdampak ganda biaya bahan baku naik, tetapi daya beli konsumen menurun.
Upah Minimum vs Biaya Hidup Nyata
Penetapan upah sering kali bertumpu pada formula administratif, sementara biaya hidup nyata di lapangan terus berubah. Ketika inflasi pangan dan biaya layanan publik meningkat, upah yang stagnan membuat pekerja terpaksa mengurangi kualitas konsumsi—dari pangan bergizi hingga pendidikan anak.
Situasi ini menunjukkan ketimpangan antara kebijakan ketenagakerjaan dan realitas sosial-ekonomi.
Ketika upah kalah cepat, strategi bertahan hidup pun berubah menjadi “hemat paksa.” Banyak rumah tangga menunda pengobatan, memangkas asupan gizi, atau bergantung pada utang konsumtif. Dalam jangka panjang, pola ini berisiko memperlebar kemiskinan tersembunyi dan menurunkan kualitas hidup pekerja.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Harus Hadir
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa kondisi ini adalah ujian nyata peran negara.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika harga melambung dan upah tertinggal, negara wajib hadir melindungi daya beli pekerja, bukan membiarkan mereka berjuang sendiri,” ujar Rinto.
Ia menekankan bahwa stabilitas ekonomi harus diukur dari kesejahteraan pekerja, bukan semata angka makro.
Konsumsi rumah tangga adalah motor ekonomi nasional. Jika upah terus kalah cepat dari harga, konsumsi akan melemah dan pertumbuhan ekonomi ikut tersendat. Lebih dari itu, ketidakadilan upah dapat memicu ketidakpercayaan dan keresahan sosial.
Solusi: Upah Harus Mengejar Harga
Untuk mencegah dampak yang lebih luas, langkah-langkah berikut perlu segera ditempuh:
- Sesuaikan kebijakan upah dengan biaya hidup riil daerah
Bukan sekadar formula, tetapi realitas pasar. - Kendalikan harga pangan dan layanan dasar
Stabilisasi pasokan dan distribusi harus jadi prioritas. - Perkuat perlindungan pekerja sektor informal
Agar tidak menjadi korban pertama lonjakan harga. - Dorong insentif bagi UMKM agar biaya produksi tidak melonjak
Menjaga harga tetap terjangkau dan pekerjaan tetap ada. - Libatkan serikat pekerja dan publik dalam evaluasi kebijakan upah
Agar keputusan lahir dari pengalaman nyata pekerja.
Penutup: Kesejahteraan Tidak Bisa Ditunda
Harga yang terus melonjak tanpa diimbangi upah yang layak adalah resep pasti ketimpangan. Negara tidak boleh hanya mengatur angka, tetapi harus melindungi kehidupan nyata warganya.
Jika upah terus kalah cepat, maka yang tertinggal bukan hanya gaji melainkan harapan hidup layak bagi jutaan pekerja.
