beritax.id – Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian mendorong percepatan optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah di Jambi. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan program oplah dan cetak sawah bersama pemerintah daerah di Kabupaten Bungo.
Kementerian Pertanian menilai Jambi memiliki potensi besar meningkatkan produksi pangan melalui perluasan lahan dan peningkatan produktivitas. Program ini diarahkan mendukung target swasembada pangan nasional sesuai arahan Presiden dan Menteri Pertanian.
Kementerian Pertanian menetapkan Jambi sebagai wilayah prioritas penguatan produksi pangan nasional. Ketersediaan lahan dinilai masih luas dan memungkinkan pengembangan pertanian berkelanjutan.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto menegaskan komitmen pemerintah pusat mendukung daerah. Dukungan diberikan sepanjang persyaratan teknis dan tata kelola lahan terpenuhi. Pemerintah pusat menargetkan cetak sawah nasional mencapai tiga juta hektare periode 2024 hingga 2029. Target tersebut menjadi pijakan percepatan swasembada pangan nasional.
Defisit Pangan dan Tantangan Daerah
Jambi sebelumnya menghadapi defisit pangan cukup tinggi pada tahun 2024. Defisit pangan provinsi tersebut tercatat mencapai sekitar lima puluh persen. Melalui program oplah dan cetak sawah, produksi pertanian mulai menunjukkan peningkatan. Pada 2025, defisit pangan Jambi menurun menjadi sekitar tiga puluh tujuh persen. Penurunan defisit menjadi indikator awal efektivitas kebijakan penguatan produksi lokal.
Namun, percepatan tetap dibutuhkan agar ketergantungan pasokan luar daerah berkurang signifikan.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan kesiapan menyediakan lahan tambahan hingga empat puluh ribu hektare. Penyediaan lahan dilakukan untuk mendukung kemandirian pangan daerah secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah melibatkan dinas teknis, pemerintah kabupaten, dan unsur keamanan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting mempercepat realisasi program nasional. Daerah berharap dukungan anggaran, teknologi, dan pendampingan petani diperkuat pemerintah pusat. Keberhasilan program bergantung pada kesinambungan kebijakan dan pengawasan.
Pandangan Partai X tentang Swasembada Pangan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menyoroti peran negara. Ia menegaskan tugas negara melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Swasembada pangan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak dasar warga.
Pelayanan negara diwujudkan melalui kebijakan pangan yang adil dan berkelanjutan.
Negara wajib mengatur tata kelola pangan agar tidak bergantung pada impor berlebihan.
Kebijakan pertanian harus berpihak kepada petani dan konsumen.
Partai X menekankan kedaulatan pangan sebagai fondasi kedaulatan nasional. Produksi pangan harus berbasis kekuatan daerah dan partisipasi petani lokal. Pengelolaan lahan wajib memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Negara harus memastikan distribusi hasil pertanian adil dan terjangkau masyarakat.
Solusi Partai X untuk Percepatan Swasembada
Partai X mendorong percepatan oplah disertai pendampingan teknologi pertanian modern.
Petani harus mendapatkan akses pupuk, benih, dan irigasi yang memadai.
Pengawasan anggaran diperlukan agar program tepat sasaran dan bebas penyimpangan.
Negara harus melibatkan petani sebagai subjek utama kebijakan pangan.
Prayogi menegaskan swasembada pangan tidak boleh sekadar target administratif.
Keberhasilan diukur dari ketahanan pangan rakyat dan kesejahteraan petani.
