beritax.id – Kementerian Koperasi (Kemenkop) melalui Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mendorong kebijakan penggratisan iuran pokok bagi penerima manfaat (KPM) program Keluarga Harapan (PKH) yang tergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal ini diungkapkan dalam acara kolaborasi pengentasan kemiskinan di Purworejo pada Sabtu (14/2/2026).
Dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang masih berada pada desil 1. Menurut Ferry, koperasi menjadi instrumen yang sangat strategis dalam meningkatkan ekonomi warga desa, terutama bagi mereka yang sebelumnya tergolong miskin.
Penggratisan Iuran Pokok untuk Penerima Manfaat PKH
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Program KDMP diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi KPM PKH. Salah satu langkah kongkrit yang diusulkan adalah penggratisan iuran pokok koperasi bagi para KPM. Agar mereka dapat mengakses lebih banyak manfaat tanpa terbebani biaya iuran. “Koperasi ini harus menjadi tempat yang meringankan beban mereka, termasuk melalui penggratisan iuran pokok bagi KPM PKH,” ujar Ferry.
Langkah ini, menurutnya, akan mempercepat transisi dari keluarga miskin menjadi keluarga sejahtera yang mandiri. Dengan sistem koperasi yang solid, diharapkan mereka dapat memperoleh tambahan penghasilan melalui partisipasi aktif dalam koperasi.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Koperasi
Seiring dengan penggratisan iuran, Ferry menekankan pentingnya pendampingan kepada KPM agar mereka benar-benar bisa mandiri secara ekonomi. Ia menjelaskan, koperasi bukan hanya tempat penjualan barang-barang kebutuhan pokok. Tetapi juga berfungsi sebagai saluran bagi produk yang dihasilkan masyarakat desa untuk dijual di pasar yang lebih luas. “Koperasi ini harus menjadi jembatan bagi produk masyarakat, seperti hasil ternak telur, yang dapat dipasarkan melalui KDMP,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan permintaan bahan pangan lokal. Adapun yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro lainnya.
Prinsip Partai X: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa pemberdayaan rakyat adalah prioritas utama negara. “Negara harus melindungi rakyat dengan memastikan mereka memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang berkualitas. Salah satunya melalui program seperti KDMP yang memberikan kesempatan ekonomi kepada mereka,” ujar Prayogi.
Menurutnya, kebijakan seperti penggratisan iuran pokok merupakan langkah nyata untuk memastikan bahwa keluarga miskin tidak hanya sekadar menerima bantuan sosial, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Program ini sejalan dengan prinsip Partai X yang menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur dan menyediakan akses ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat.
Solusi Partai X: Penguatan Kolaborasi Antar-Kementerian dan Lembaga
Partai X mengusulkan agar sinergi antar kementerian terus diperkuat agar program seperti KDMP dapat berjalan efektif. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur koperasi di desa-desa, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk mengelola usaha yang lebih berkelanjutan. Selain itu, kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan pemberian insentif yang lebih besar untuk koperasi juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif bagi masyarakat.
“Program ini harus memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya bantuan sesaat. Dengan pendekatan yang lebih holistik, kita bisa memastikan keluarga-keluarga ini bisa naik kelas dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,” tambah Prayogi.
Melalui kolaborasi antar-kementerian dan lembaga yang solid, serta kebijakan yang lebih berpihak pada pengentasan kemiskinan, pemerintah dapat memberikan solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya mereka yang berada di garis kemiskinan.
