beritax.id – Ketika mendengar kata “kelaparan”, kebanyakan orang langsung membayangkan kekeringan, banjir, hama, atau bencana alam lainnya. Kita diajarkan untuk percaya bahwa manusia kelaparan karena alam tidak lagi menyediakan makanan yang cukup. Namun, bagaimana jika anggapan itu salah? Bagaimana jika penyebab utama kelaparan bukanlah alam, melainkan keputusan yang dibuat oleh manusia?
Ini mungkin terdengar provokatif. Tetapi jika kita mempelajari sejarah kelaparan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kita akan menemukan pola yang sama. Bencana alam memang sering menjadi pemicu awal. Namun, kelaparan massal hampir tidak pernah terjadi hanya karena alam. Kelaparan terjadi ketika kekuasaan gagal melindungi rakyat, atau lebih buruk lagi, ketika kekuasaan justru menjadi penyebab penderitaan itu sendiri.
Alam Memicu Krisis, Kekuasaan Menciptakan Bencana
Bayangkan sebuah desa yang mengalami kekeringan. Secara logika sederhana, kita akan mengatakan bahwa masyarakat di desa itu kelaparan karena hujan tidak turun. Namun, mengapa kekeringan tersebut berubah menjadi kematian massal? Mengapa sebagian masyarakat mampu bertahan, sementara sebagian lainnya justru mati kelaparan?
Jawabannya hampir selalu berkaitan dengan distribusi kekuasaan, distribusi pangan, dan kemampuan negara dalam melindungi kelompok yang paling rentan. Kekeringan hanyalah ujian. Yang menentukan apakah ujian itu berubah menjadi tragedi adalah bagaimana manusia mengelola krisis tersebut.
Hal ini telah lama dijelaskan oleh ekonom peraih Nobel Amartya Sen. Dalam penelitiannya tentang berbagai bencana kelaparan dunia, Sen menunjukkan bahwa orang sering kali meninggal bukan karena makanan tidak tersedia, tetapi karena mereka kehilangan akses terhadap makanan. Dengan kata lain, kelaparan adalah masalah sosial dan ekonomi, bukan semata-mata masalah produksi pangan.
Cultuurstelsel dan Kelaparan yang Direncanakan
Indonesia pernah mengalami salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana kekuasaan dapat menciptakan kelaparan. Pada masa sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830, jutaan petani dipaksa mengalihkan lahan pertanian mereka untuk menanam komoditas ekspor seperti tebu, kopi, dan nila.
Secara ekonomi, kebijakan ini sangat sukses bagi Belanda. Keuntungan besar mengalir ke Eropa. Namun, bagi masyarakat Jawa, keberhasilan tersebut dibangun di atas penderitaan yang luar biasa.
Tragedi di Cirebon pada tahun 1843 menjadi salah satu contohnya. Ketika produksi pangan menurun dan krisis mulai terjadi, pemerintah kolonial tidak menghentikan sistem eksploitasi. Yang dipertahankan justru target ekspor dan penerimaan negara. Akibatnya, puluhan ribu orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit.
Peristiwa yang lebih besar terjadi di Demak dan Grobogan pada tahun 1849 hingga 1850. Kombinasi banjir, hama, dan gagal panen memang menjadi pemicu awal. Namun, yang mengubah krisis menjadi bencana kemanusiaan adalah keputusan untuk tetap mempertahankan sistem eksploitasi kolonial. Lebih dari 83.000 orang mengalami kelaparan berat, sementara ribuan lainnya meninggal dunia atau meninggalkan kampung halaman mereka.
Jika kelaparan benar-benar disebabkan oleh alam, maka seharusnya pemerintah kolonial menghentikan eksploitasi dan menyelamatkan rakyat. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya.
Pemerintah Indonesia Kelaparan
Beberapa waktu yang lalu, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, ditahan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menariknya, ruang publik dipenuhi oleh berbagai bentuk protes dan keberatan dari para pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam pembangunan dapur SPPG.
Jika program Makan Bergizi Gratis dibangun terutama untuk mengatasi persoalan gizi dan kelaparan anak, maka secara intuitif kita akan menduga bahwa pihak yang paling keras bersuara ketika program tersebut terganggu adalah para siswa, orang tua, atau kelompok masyarakat miskin yang menjadi penerima manfaat.
Namun, yang paling vokal justru adalah para pemilik dan pengelola SPPG, yaitu kelompok yang telah menginvestasikan modal, tenaga, dan sumber daya ekonomi ke dalam ekosistem program tersebut. Di berbagai ruang publik dan media sosial, kekhawatiran yang paling banyak muncul bukanlah tentang anak-anak yang kehilangan akses makanan, melainkan tentang investasi yang terancam, dapur yang berhenti beroperasi, dan modal yang mungkin tidak kembali.
Kelaparan adalah Cermin Kekuasaan
Ekonom dan filsuf Amartya Sen pernah menyampaikan sebuah gagasan yang sangat sederhana tetapi revolusioner. Menurutnya, tidak pernah ada bencana kelaparan besar yang terjadi dalam negara demokrasi yang berfungsi dengan baik dan memiliki pers bebas yang kuat.
Mengapa?
Karena kelaparan bukan hanya soal makanan. Kelaparan adalah soal siapa yang dianggap layak diselamatkan dan siapa yang boleh dibiarkan menderita.
Dalam banyak kasus, kelaparan bukanlah kegagalan panen. Kelaparan adalah kegagalan moral sebuah sistem pemerintahan.
Mengembalikan Kedaulatan kepada Rakyat
Jika kelaparan adalah persoalan kekuasaan, maka tidak cukup hanya membangun program bantuan atau menambah anggaran, tetapi harus mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.
Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat mampu bertahan ketika mereka memiliki kontrol atas pangan, solidaritas sosial, dan institusi lokalnya sendiri. Karena itu, negara seharusnya tidak memonopoli perlindungan sosial, melainkan memperkuat kemampuan masyarakat melalui ekonomi lokal, koperasi, lumbung pangan, dan jaringan sosial yang mandiri.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah Indonesia memiliki cukup pangan, tetapi apakah rakyat Indonesia masih memiliki kedaulatan atas pangannya sendiri. Sebab, ketika rakyat kehilangan kedaulatan, kelaparan hanya tinggal menunggu waktu.
