beritax.id  – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan benih unggul gratis untuk pengembangan 870 ribu hektare perkebunan secara nasional guna meningkatkan produktivitas petani sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pertanian terus mempercepat penguatan sektor perkebunan nasional melalui penyediaan benih unggul untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan enam komoditas perkebunan prioritas, yakni kelapa, tebu, kakao, kopi, jambu mete, pala, dan lada.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan pengembangan 870 ribu hektare perkebunan di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan benih berkualitas yang diberikan secara gratis kepada masyarakat sesuai potensi daerah masing-masing. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian dan perkebunan. Adapun sebagai fondasi ketahanan pangan serta peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Benih Unggul Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Petani

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memperluas akses petani terhadap benih unggul. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap program negara harus ditempatkan dalam kerangka utama keberadaan negara. Adapun yaitu memastikan rakyat mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan pengaturan yang adil. “Negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Program pemberian benih gratis harus dipastikan bukan hanya menjadi distribusi bantuan, tetapi benar-benar menjadi instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Prayogi.

Menurutnya, keberhasilan program pertanian tidak hanya diukur dari jumlah hektare yang dikembangkan. Tetapi dari peningkatan kualitas hidup petani sebagai pemilik kedaulatan negara. Prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara, sementara pemerintah merupakan bagian dari rakyat yang diberikan kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Kritik: Jangan Berhenti pada Pembagian Benih

Prayogi menilai kebijakan penyediaan benih unggul merupakan langkah positif, tetapi pemerintah harus memastikan program tersebut tidak berhenti pada aspek administratif berupa pembagian bantuan. Menurutnya, masih terdapat tantangan besar yang harus diperhatikan, mulai dari pendampingan petani, kepastian pasar, akses teknologi, hingga perlindungan harga hasil produksi.“Petani tidak hanya membutuhkan benih. Mereka membutuhkan ekosistem yang membuat hasil kerja mereka bernilai. Jangan sampai petani mendapatkan benih gratis, tetapi ketika panen mereka menghadapi harga rendah dan biaya produksi tinggi,” katanya.

Dalam perspektif Partai X, kesejahteraan masyarakat tidak hanya berarti mendapatkan bantuan sesaat, tetapi terciptanya kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Karena itu, program perkebunan nasional perlu diarahkan agar memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi petani dan masyarakat desa.

Objektivitas: Program Harus Tepat Sasaran dan Transparan

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa penyaluran benih akan mempertimbangkan kesesuaian agroklimat, budaya bertanam masyarakat, serta potensi pengembangan masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut dinilai penting agar komoditas yang dikembangkan dapat tumbuh optimal dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Prayogi menilai prinsip tersebut harus diperkuat dengan tata kelola yang transparan agar tidak terjadi ketimpangan dalam distribusi bantuan. “Program negara harus memastikan petani yang benar-benar membutuhkan menjadi penerima manfaat utama. Jangan sampai program yang menggunakan anggaran rakyat justru tidak sampai kepada rakyat yang berhak,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan karena pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pihak yang diberi kewenangan oleh rakyat untuk menjalankan amanah negara.

Solusi Partai X: Bangun Ekosistem Pertanian Berbasis Keadilan Rakyat

Untuk memastikan program benih unggul memberikan dampak nyata, Partai X mendorong beberapa langkah strategis yang selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat.

1. Digitalisasi Data Petani dan Distribusi Bantuan

Pemerintah perlu membangun sistem data petani yang terintegrasi agar distribusi benih tepat sasaran. Pendataan digital dapat mengurangi potensi manipulasi, memperkuat transparansi, dan memastikan bantuan diterima oleh petani yang memenuhi kriteria. Hal ini sejalan dengan gagasan Partai X mengenai transformasi birokrasi digital untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik serta mengurangi ruang penyalahgunaan kewenangan.

2. Pendampingan Produksi hingga Pemasaran

Program benih unggul harus dilanjutkan dengan pendampingan teknis, akses pembiayaan, teknologi pertanian, dan kepastian pasar. Petani harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan.

3. Penguatan Koperasi dan Ekonomi Desa

Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat agar hasil perkebunan memiliki jalur pemasaran yang menguntungkan petani. Pengembangan koperasi petani dapat menjadi sarana memperkuat posisi tawar masyarakat desa terhadap pasar.

4. Pengawasan Publik terhadap Program Pertanian

Setiap program dengan anggaran negara harus memiliki mekanisme pengawasan terbuka. Partisipasi masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan awal, yaitu menciptakan keadilan sosial.

5. Menempatkan Pancasila sebagai Pedoman Kebijakan Publik

Partai X menekankan bahwa kebijakan negara harus berorientasi pada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus menjadi pedoman operasional dalam penyelenggaraan negara.

Penutup: Dari Benih Menuju Kemandirian Petani

Program pemberian benih unggul gratis untuk pengembangan 870 ribu hektare perkebunan merupakan peluang besar untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Namun, keberhasilan program tersebut bergantung pada tata kelola yang tepat, pengawasan yang kuat, serta keberpihakan nyata kepada petani. Prayogi R Saputra menegaskan bahwa negara harus hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi melalui pelayanan yang memastikan rakyat benar-benar memperoleh manfaat.

“Ukuran keberhasilan program negara bukan hanya berapa banyak anggaran yang terserap atau berapa luas lahan yang dikembangkan, tetapi sejauh mana kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera,” tutupnya.

Dengan prinsip kritis, obyektif, dan solutif, kebijakan benih unggul harus diarahkan menjadi jalan menuju kemandirian petani dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.