beritax.id – Kedaulatan rakyat semakin terhimpit ketika kebijakan fiskal negara lebih banyak dirasakan sebagai beban daripada perlindungan. Di tengah kenaikan pajak, penyesuaian tarif, dan perluasan pungutan, masyarakat justru menghadapi daya beli yang melemah, biaya hidup yang meningkat, serta ketidakpastian ekonomi yang kian nyata. Kebijakan fiskal yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial kini dipersepsikan menjauh dari kepentingan rakyat.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik dihadapkan pada berbagai kebijakan fiskal mulai dari optimalisasi pajak, perluasan basis pajak digital, hingga pengetatan insentif yang berdampak langsung pada rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Sayangnya, penguatan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja tidak bergerak secepat penarikan kewajiban fiskal, sehingga rakyat merasakan ketimpangan antara kewajiban dan hak.
Ketimpangan Beban antara Rakyat dan Penguasa
Kebijakan fiskal kerap bersifat regresif dalam praktik: kelompok berpenghasilan menengah ke bawah menanggung dampak paling besar, sementara celah penghindaran pajak dan fasilitas bagi pemodal besar masih longgar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar untuk siapa kebijakan fiskal dirancang, dan siapa yang sesungguhnya dilindungi negara.
Alih-alih menjadi alat redistribusi yang adil, fiskal berisiko berubah menjadi instrumen administratif yang menekan. Ketika kebijakan disusun minim partisipasi publik dan transparansi, rakyat kehilangan ruang untuk menentukan arah pengelolaan keuangan negara sebuah ironi bagi prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Harus Berpihak pada Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh menjauh dari mandat konstitusi.
“Negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika kebijakan fiskal justru membebani rakyat tanpa perlindungan yang memadai, maka negara gagal menjalankan fungsi perlindungannya. Pajak harus adil, transparan, dan kembali sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Rinto.
Ia menambahkan bahwa kedaulatan rakyat harus tercermin dalam setiap keputusan anggaran dan perpajakan.
Solusi: Fiskal Berkeadilan dan Berbasis Kedaulatan Rakyat
Untuk mengembalikan kebijakan fiskal pada jalurnya, diperlukan langkah nyata:
- Reformasi pajak yang progresif, memastikan beban terbesar ditanggung oleh mereka yang paling mampu.
- Transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan fiskal dan anggaran negara.
- Penguatan perlindungan sosial dan subsidi tepat sasaran bagi kelompok rentan dan kelas menengah.
- Penegakan hukum terhadap penghindaran pajak besar, bukan sekadar pengetatan pada rakyat kecil.
- Evaluasi kebijakan fiskal berbasis dampak nyata, bukan semata target penerimaan.
Rinto Setiyawan menutup dengan penegasan fiskal yang kuat bukan yang paling banyak menarik pajak, tetapi yang melindungi rakyat, melayani kebutuhan hidupnya, dan mengatur secara adil. Di situlah kedaulatan rakyat benar-benar hidup.
