beritax.id — Di tengah hiruk-pikuk pemerintahan dan tumpukan regulasi baru yang terus diterbitkan pemerintah, ada satu bahaya yang sering muncul tanpa tanda hilangnya kedaulatan rakyat secara perlahan. Proses ini tidak terjadi lewat kudeta atau deklarasi otoritarianisme yang tiba-tiba. Ia terjadi dalam senyap melalui kebijakan yang tidak transparan, kewenangan yang dipusatkan, serta keputusan yang makin jauh dari suara rakyat.
Ketika rakyat mulai kehilangan kendali terhadap arah negara, ketika pejabat bertindak seolah mereka pemilik kekuasaan, bukan pelaksana amanat rakyat, maka kedaulatan mulai tergerus sedikit demi sedikit. Inilah ancaman terbesar suatu bangsa: hilangnya kedaulatan tanpa ada yang menyadari hingga semuanya terlambat.
Peringatan Partai X: Negara Wajib Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali bahwa tugas negara itu jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat .
Namun, menurutnya, yang sering terjadi saat ini adalah kebalikan dari amanat tersebut. Alih-alih melayani rakyat, negara kerap digunakan sebagai alat kekuasaan. Alih-alih melindungi, rakyat justru menjadi pihak yang harus melindungi dirinya sendiri dari berbagai kebijakan yang membebani.
“Jika pejabat lupa bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, maka kedaulatan itu akan hilang perlahan tanpa kita sadar,” kata Prayogi.
Ia menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan hanya korupsi atau birokrasi buruk. Tetapi kesalahan mendasar dalam menempatkan siapa yang sesungguhnya pemilik negara.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Raja, Pemerintah Hanyalah Pelayan
Berdasarkan prinsip Partai X, terdapat garis tegas tentang siapa pemilik kedaulatan:
“Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara sehingga rakyat adalah raja.” Pejabat bukan penguasa, melainkan pelayan rakyat alias TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam konteks jabatan publik .
Partai X menegaskan bahwa unsur negara adalah wilayah, rakyat, dan pemerintah, sehingga pemerintah hanyalah salah satu unsur dan tidak bisa dianggap sebagai negara itu sendiri .
Untuk memudahkan pemahaman, dokumen Partai X menggunakan analogi yang kuat:
- Negara = Bus
- Kepala Negara = Pemilik Bus
- Kepala Pemerintahan = Sopir
- Rakyat = Penumpang
Jika sopir membawa bus ke arah yang bukan ditentukan pemilik, sopir itu bisa diganti. Namun saat ini, rakyat sebagai pemilik bus tidak memiliki kendali karena posisi sopir dan pemilik bus digabungkan dalam satu figur, sehingga arah negara kerap ditentukan oleh kehendak individu, bukan suara rakyat. Inilah bibit hilangnya kedaulatan rakyat.
Bagaimana Kedaulatan Bisa Hilang Tanpa Disadari?
Menurut analisis Partai X dalam dokumen prinsip, ada beberapa faktor yang membuat kedaulatan rakyat terkikis perlahan:
- Kebijakan dibuat tanpa musyawarah dan tanpa transparansi (bertentangan dengan makna Sila Ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) .
- Penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang mengkhianati esensi Pancasila dan menggeser orientasi kebijakan dari rakyat ke kepentingan kelompok pejabat .
- Pemusatan kekuasaan pada eksekutif, terutama ketika kepala negara dan kepala pemerintahan digabung dalam satu posisi sehingga kontrol rakyat melemah .
- Minimnya pendidikan moral, membuat rakyat mudah diarahkan tanpa memahami haknya sebagai pemilik kedaulatan.
Hasilnya: rakyat perlahan menjadi penonton, bukan pengarah perjalanan negara.
Solusi Partai X untuk Mengembalikan Kedaulatan Sepenuhnya ke Tangan Rakyat
Partai X telah merumuskan 10 Solusi Penyembuhan Bangsa dalam dokumen resmi. Beberapa di antaranya sangat relevan untuk melindungi rakyat dari hilangnya kedaulatan:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional
Mengumpulkan empat pilar bangsa intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya untuk merumuskan ulang desain ketatanegaraan yang sehat dan mengembalikan suara rakyat sebagai pusat keputusan nasional . - Amandemen Kelima UUD 1945
Draft amandemen dirancang untuk mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat, termasuk mempertegas batas kewenangan pemerintah agar tidak liar . - Pemisahan Tegas Negara dan Pemerintah
Solusi ini memastikan negara tetap berdiri kokoh meski pemerintah berganti atau gagal. Hal ini mencegah kedaulatan “dibajak” oleh individu atau rezim tertentu . - Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran
Untuk menghindarkan rakyat dari penyalahgunaan hukum yang dibuat bukan untuk keadilan, tetapi untuk kepentingan kelompok, Partai X menuntut reformasi hukum menyeluruh baik dalam isi maupun metode pembuatannya . - Transformasi Birokrasi Digital
Untuk memutus rantai korupsi dan memastikan seluruh kebijakan dapat diawasi publik secara transparan, Partai X mendorong digitalisasi penuh birokrasi . - Pendidikan Moral dan Berbasis Pancasila
Agar generasi mendatang tidak mudah dimanipulasi kekuasaan, rakyat harus memahami hakikat dirinya sebagai pemilik negara, bukan sekadar pemilih lima tahunan .
Kedaulatan rakyat tidak hilang karena kekuatan senjata, tetapi karena kelengahan. Ia hilang karena rakyat berhenti bertanya, berhenti mengawasi, berhenti menentukan arah.Partai X mengingatkan bahwa negara kuat hanya jika rakyatnya sadar bahwa mereka adalah pemilik, bukan objek kekuasaan. Selama rakyat kritis, waspada, dan terlibat, kedaulatan tidak akan pernah hilang.
