beritax.id – Kedaulatan fiskal Indonesia semakin tergerus dalam beberapa tahun terakhir. Negara yang seharusnya berdaulat dalam mengelola anggaran dan kebijakan fiskal, kini lebih banyak melayani kepentingan negara maju dan korporasi internasional. Indonesia, yang seharusnya bisa mengatur kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan rakyatnya, justru terjebak dalam kebijakan yang mendukung negara-negara maju. Dalam hal ini, Indonesia sering kali dipaksa untuk memberikan “subsidi” dalam bentuk kebijakan fiskal yang lebih menguntungkan pihak asing.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, kedaulatan fiskal yang semakin tergerus semakin menjauhkan negara dari tugas ini.
Kedaulatan Fiskal Indonesia yang Semakin Tergerus
Kedaulatan fiskal Indonesia semakin lemah akibat tekanan utang luar negeri dan kewajiban untuk mengikuti kebijakan internasional yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan domestik. Indonesia terpaksa mengadopsi kebijakan yang menguntungkan negara maju dan lembaga internasional. Seperti pengurangan pajak bagi perusahaan asing dan insentif fiskal lainnya. Sementara itu, rakyat Indonesia semakin terbebani dengan pajak yang lebih tinggi dan pemotongan anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan fiskal Indonesia kini lebih terfokus pada kepentingan global daripada untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Dampak Negatif bagi Rakyat
Semakin tergerusnya kedaulatan fiskal Indonesia menyebabkan semakin tingginya beban ekonomi bagi rakyat. Pemerintah Indonesia terpaksa menaikkan pajak konsumsi dan mengurangi anggaran untuk sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Demi memenuhi kewajiban internasional dan membayar utang luar negeri. Di sisi lain, perusahaan asing terus menikmati insentif pajak yang menguntungkan, sementara rakyat yang seharusnya diutamakan justru semakin terpinggirkan. Kebijakan ini menciptakan ketimpangan yang semakin besar, di mana keuntungan lebih banyak mengalir ke luar negeri, sementara rakyat Indonesia terus menderita.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa negara harus kembali pada fungsi utamanya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Negara harus mampu mengelola kebijakan fiskalnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan asing. Dalam hal ini, Indonesia harus mengevaluasi kembali kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada rakyat dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing yang hanya menguntungkan segelintir orang. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil tidak hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Solusi untuk Mengembalikan Kedaulatan Fiskal Indonesia
Pemerintah perlu melakukan reformasi fiskal yang berfokus pada kepentingan rakyat. Salah satu solusinya adalah dengan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mencari alternatif pendanaan yang lebih adil. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang adil dan progresif, yang dapat mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing.
Pengawasan yang lebih ketat terhadap insentif pajak dan subsidi yang diberikan kepada perusahaan asing juga perlu dilakukan agar tidak ada kebijakan yang merugikan rakyat. Negara harus kembali berdaulat dalam mengelola sumber daya dan kebijakan fiskalnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Kedaulatan fiskal Indonesia yang semakin tergerus menempatkan negara lebih banyak sebagai pelayan bagi negara maju daripada sebagai pengatur untuk kepentingan rakyat. Reformasi kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat dan mengutamakan kedaulatan negara adalah langkah penting untuk memulihkan kedaulatan fiskal Indonesia. Negara harus kembali pada tugas utamanya untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Serta memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil menguntungkan rakyat Indonesia, bukan kepentingan asing.
